Kemenkes Ungkap Ratusan Ribu Anak Alami Gangguan Kesehatan Jiwa

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat lebih dari 700 ribu anak di Indonesia terdeteksi mengalami gejala gangguan kesehatan mental. Temuan tersebut diperoleh dari skrining awal program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut data tersebut berasal dari skrining kesehatan terhadap sekitar tujuh juta anak. Pemeriksaan itu merupakan bagian dari target nasional yang menyasar sekitar 25 juta anak di seluruh Indonesia.

“Jadi kita skrining tahun pertama sekitar tujuh juta anak. Angkanya hampir 10 persen terdeteksi mengalami gejala gangguan kesehatan mental,” kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (9/3).

“Sekitar 338 ribu anak atau 4,4 persen mengalami gejala kecemasan (anxiety disorder). Sementara 363 ribu anak atau sekitar 4,8 persen menunjukkan gejala depresi,” ucap Menkes Budi.

Menurut dia, gangguan kesehatan mental pada anak memiliki berbagai jenis dengan gejala dan tingkat keparahan berbeda. Namun, ia menilai kecemasan dan depresi menjadi yang paling banyak ditemukan dalam hasil skrining awal tersebut.

“Gangguan mental itu banyak jenisnya. Tetapi yang paling umum ditemukan dari skrining ini adalah kecemasan dan depresi,” kata dia.

Ia menilai temuan tersebut menunjukkan masalah kesehatan mental anak cukup besar, namun selama ini belum terdeteksi luas. Selain itu, Kemenkes mencatat peningkatan tren remaja yang memiliki pikiran maupun percobaan bunuh diri berdasarkan survei kesehatan global pelajar.

“Ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa pada anak sebenarnya besar, hanya saja selama ini belum banyak terdeteksi. Yang berpikir untuk bunuh diri naik dari 5,4 persen menjadi 8,5 persen dan yang mencoba meningkat dari 3,9 persen menjadi 10,7 persen,” kata Budi.

Sementara, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menegaskan penanganan masalah kesehatan jiwa memerlukan kolaborasi lintas sektor. Menurut dia, upaya tersebut tidak dapat ditangani oleh Kementerian Kesehatan saja.

“Data-data yang ada sebenarnya sudah cukup banyak dan cukup detail untuk melakukan aksi bersama. Dan memang aksi ini tidak bisa hanya dari Kemenkes sendiri,” kata Maria Endang Sumiwi. ils/I-1