Keren! KPP Pratama Barabai Catat Lonjakan Pajak 74,78% di Awal 2026

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) mengatakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Barabai mencatatkan pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi di Kalimantan Selatan sebesar 74,78 persen pada awal tahun anggaran 2026.

Kepala Kanwil DJP Kalselteng Anton Budhi Setiawan di Banjarmasin, Rabu, mengatakan KPP Pratama Barabai menempati posisi teratas di antara total lima KPP Pratama dan satu KPP Madya yang beroperasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

“Capaian ini menandakan sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang sangat signifikan,” ujarnya.

Ia menyebutkan KPP Pratama Barabai sebagai unit kerja di wilayah Hulu Sungai Tengah sekitarnya, telah merealisasikan penerimaan neto sebesar Rp22,17 miliar melalui pengawasan yang sangat ketat dan terukur terhadap seluruh wajib pajak potensial di daerah administrasi mereka.

“Sektor perdagangan dan jasa di wilayah Barabai memberikan kontribusi dominan terhadap total capaian target APBN sebesar 4,23 persen pada Januari 2026 sebagai bukti nyata dinamika ekonomi kerakyatan yang tetap kuat,” ucapnya.

Kemudian, KPP Pratama Banjarmasin menempati urutan kedua dengan pertumbuhan sebesar 5,42 persen, sementara empat kantor lainnya di Kalimantan Selatan masih menghadapi tantangan besar akibat tingginya angka pengembalian pajak atau restitusi kepada perusahaan.

Anton menegaskan bahwa performa luar biasa KPP Pratama Barabai menjadi penyeimbang strategis bagi KPP Madya Banjarmasin dan KPP Pratama Banjarbaru yang saat ini mencatatkan realisasi neto negatif.

Ia menyampaikan strategi percepatan restitusi pada kantor-kantor besar tersebut bertujuan untuk menjaga likuiditas perusahaan dan memperkuat daya saing industri nasional secara menyeluruh agar mampu bertahan di tengah fluktuasi ekonomi global yang sangat dinamis.

“Kami optimistis bahwa sinergi antara enam kantor pelayanan pajak di Kalimantan Selatan akan mampu mengamankan target total APBN 2026 sebesar Rp17.15 triliun melalui peningkatan edukasi dan pelayanan prima,” ujar Anton Budhi Setiawan.