Percepat Pemulihan Aceh, Safrizal ZA Dorong Skema Cash for Work untuk Warga Terdampak

Kepala Satuan Tugas Wilayah Aceh Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, menjadi narasumber dalam Simposium Pemulihan Pasca Bencana Banjir dan Longsor Aceh yang digelar oleh Diaspora Global Aceh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (15/2/2026). Kegiatan yang dihadiri ratusan peserta dari Jakarta dan Aceh ini menjadi wadah penting untuk berbagi gagasan strategis percepatan pemulihan Aceh pascabanjir dan longsor.

Kasatgaswil Aceh dalam paparannya menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Satuan Tugas PRR yang dibentuk pada Januari 2026 telah bergerak cepat dalam koordinasi penanganan dampak bencana di 18 kabupaten/kota terdampak di wilayah Aceh.

"Satgas nasional dipimpin oleh Pak Tito, mengorkestrasi 26 Menteri/kepala lembaga untuk memastikan sinergi lintas kementerian/lembaga dalam penyelesaian persoalan di lapangan,” ujar Safrizal ZA.

Ia menegaskan keberadaan Satgaswil di Aceh diarahkan untuk meyelesaikan berbagai kendala dan hambatan dilapangan, sehingga kerja-kerja pascabencana berada dalam koridor akseleratif.

"Secara berjenjang, Jika ada kendala di lapangan, Kasatgaswil Aceh langsung turun tangan untuk menyelesaikan. Jika tidak terselesaikan, maka Pak Tito selaku Kepala Satgas Nasional akan menghubungi Menteri terkait untuk mendapat solusi cepat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Kasatgaswil Aceh juga menyoroti upaya pemulihan ekonomi pasca bencana yang telah menjadi perhatian pemerintah sejak akhir 2025. “Berbagai instrumen pemberdayaan masyarakat seperti cash for work, padat karya, dan bantuan UMKM terus diperkuat agar warga terdampak banjir dan longsor memiliki sumber pendapatan, sehingga aktivitas ekonomi juga kembali berjalan"imbuh Safrizal.

Safrizal juga menyinggung pembelajaran penting dari penanganan bencana besar sebelumnya. “Pengalaman pasca tsunami 2004, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) baru terbentuk setelah 4 bulan. Kini, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) 1 bulan langsung terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Ini menunjukkan respons pemerintah jauh lebih cepat dan terkoordinasi,” sambungnya.

Langkah pemerintah ini sejalan dengan berbagai upaya pemulihan yang terus berjalan di Aceh, termasuk transisi dari masa tanggap darurat ke fase pemulihan yang dilakukan sejak akhir Januari 2026. Pemerintah Provinsi Aceh sendiri telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana, dengan tujuan mempercepat pemulihan konektivitas, rehabilitasi infrastruktur, dan pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

Simposium ini menjadi momen penting untuk mengonsolidasikan pemikiran dan rekomendasi strategis dari berbagai pihak mulai penggiat diaspora Aceh, akademisi, hingga praktisi pembangunan yang nantinya akan disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan, khususnya Satgas PRR, sebagai bahan masukan penyusunan rencana induk dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dalam acara ini, tampak pula tokoh-tokoh senior dan sesepuh Aceh seperti Dr. Ir. Mustafa Abubakar, M.Si. (Ketua Umum Diaspora Global Aceh), Dr. Sofyan. A Djalil, Abdul Latief, Dr. Azwar Abubakar, Taufikul , dan Dr. Surya Darma serta ratusan peserta dari berbagai kalangan.