Wali Kota: Adminduk Kota Bandung Harus Berbasis Digital, Inklusif, dan Responsif

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pentingnya percepatan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) berbasis digital yang inklusif dan responsif sebagai fondasi pelayanan publik modern.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 bertema “Akselerasi Pelayanan Adminduk Berbasis Digital, Inklusif, dan Responsif di Kota Bandung” di Mercure Bandung Nexa Supratman, Kamis (12/2).

Wali Kota Farhan menuturkan pelayanan adminduk merupakan bentuk pengabdian publik yang menyentuh hak dasar setiap warga negara.  Keberadaan data kependudukan yang akurat menjadi tulang punggung integrasi berbagai layanan publik melalui sistem identitas tunggal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Semua layanan publik hari ini bertumpu pada identitas kependudukan. Karena itu, inovasi di Dukcapil bukan sekadar administratif, tetapi menyangkut kualitas hidup masyarakat,” ujar dia.

Ia menjelaskan, digitalisasi pelayanan harus menghadirkan kemudahan sekaligus empati.

Salah satu contoh inovasi yang didorong adalah percepatan penerbitan dokumen kematian agar keluarga yang berduka tidak terbebani urusan administrasi.

Wali Kota Farhan menilai, pendekatan ini menunjukkan bahwa teknologi dapat memperkuat sisi kemanusiaan dalam pelayanan publik.

Selain itu, ia mendorong penguatan layanan lintas lembaga, termasuk kerja sama dengan kelurahan, fasilitas kesehatan, lembaga peradilan, dan Kantor Urusan Agama (KUA), guna mempercepat proses administrasi sejak kelahiran hingga perubahan status keluarga.

Dalam sambutannya, Wali Kota Farhan juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data kependudukan untuk kebijakan sosial dan ekonomi.  Ia mengungkapkan, data Dukcapil berperan strategis dalam membaca dinamika kemiskinan, akses jaminan kesehatan, hingga perencanaan pembangunan berbasis demografi produktif.

“Data yang jujur dan terbuka memungkinkan pemerintah menyusun solusi yang terstruktur. Dari situ kita bisa melihat persoalan stunting, sanitasi, hingga kesenjangan sosial secara lebih nyata,” kata dia.

Menurut Wali Kota Farhan, kemajuan teknologi tidak boleh meninggalkan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak. Justru, digitalisasi harus menjadi alat untuk memperluas akses dan keadilan layanan.

Forum Konsultasi Publik ini dihadiri unsur pemerintah daerah, perwakilan Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, serta organisasi masyarakat yang bersama-sama membahas penguatan sistem pelayanan kependudukan di Kota Bandung. ils/I-1