Prabowo Minta TNI-Polri Jadi Institusi Rakyat

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berpesan agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap bersatu serta menjadi institusi yang dicintai rakyat. Pesan itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).

“Tentu sebagai Panglima Tertinggi TNI maupun Polri, Bapak Presiden memberikan pengarahan bagaimana TNI dan Polri harus menjadi institusi yang kuat, profesional, dan terutama pesan beliau adalah menjadi Tentara Rakyat dan Polisi yang dicintai oleh rakyat,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).

Seperti dikutip dari Antara, Prasetyo menyampaikan Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri atas peran keduanya selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinannya. Kedua institusi dinilai berada di garda terdepan dalam membantu serta menyukseskan berbagai program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Menurut Prasetyo, Presiden dalam berbagai forum selalu menekankan pentingnya persatuan seluruh elemen bangsa, termasuk TNI dan Polri.

“Beliau juga memberikan penekanan agar TNI dan Polri terus merapatkan barisan, terus memperbaiki diri, dan bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

Presiden Prabowo juga mengevaluasi agar kedua institusi terus meningkatkan profesionalisme serta selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan tugas. Dalam praktiknya, kata Prasetyo, selama setahun terakhir TNI dan Polri juga menjalankan berbagai tugas yang melampaui fungsi pokok masing-masing institusi, namun kehadirannya sangat membantu masyarakat.

Ia mencontohkan peran aktif TNI dan Polri dalam penanganan bencana yang selalu berada di barisan terdepan, serta dukungan terhadap pembangunan program pemerintah, termasuk pembangunan jembatan di daerah terpencil.

“Baik TNI maupun Polri juga bekerja keras ikut membangun sehingga bisa meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Prasetyo menuturkan Rapim TNI-Polri merupakan agenda rutin tahunan yang digelar setiap awal tahun sebagai forum koordinasi dan pengarahan bagi pimpinan kedua institusi.

“Rapat Pimpinan TNI dan Polri ini adalah agenda rutin tahunan. Alhamdulillah, hari ini Bapak Presiden dapat memberikan pengarahan langsung,” katanya.

Rapim TNI-Polri 2026 diikuti lebih dari 650 peserta yang terdiri atas unsur TNI, Polri, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi dan penguatan sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas nasional serta mendukung agenda strategis pemerintah.

Penyesuaian Aturan

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo menyampaikan bahwa pembahasan progres Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme masih terus berlangsung.

“Sedang dibicarakan. Di situ semua dilihat, apa yang menjadi tugas pokok, kemudian juga dilihat skalanya,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah meninjau pembagian peran antarinstansi secara menyeluruh agar regulasi yang disusun tetap sejalan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Penyesuaian aturan dinilai perlu seiring perkembangan dinamika terorisme yang terus berubah.
“Mau tidak mau kita menyadari bahwa segala sesuatu berkembang, termasuk dunia terorisme,” katanya.

Prasetyo menegaskan wacana pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tidak dibahas dalam agenda Rapim TNI-Polri kali ini. Sebelumnya, Lemhannas menyatakan pelibatan TNI diperlukan jika ancaman terorisme bersifat masif atau melibatkan pihak asing, meski Polri tetap menjadi garda terdepan penegakan hukum.