Wagub Rano: Ketahanan Pangan Jakarta Dibangun Lewat Kolaborasi Daerah dan Urban Farming

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa ketahanan pangan Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan pasokan dari luar daerah. Menurutnya, kolaborasi lintas wilayah serta optimalisasi ruang kota menjadi kunci utama dalam membangun sistem pangan yang berkelanjutan di Ibu Kota.

Hal tersebut disampaikan Rano saat memberikan jawaban resmi eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. Penyampaian itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Senin (9/2).

Rano menjelaskan, penyelenggaraan pangan merupakan urusan pemerintahan yang bersifat mendasar dan berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Ranperda Sistem Pangan disusun untuk memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan Jakarta tanpa membentuk lembaga baru.

"Penyelenggaraan pangan merupakan urusan mendasar bagi kehidupan warga dan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," kata Rano.

Ia menekankan bahwa sistem pangan Jakarta harus dikelola secara terpadu dengan melibatkan lintas sektor serta berbagai elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberi perhatian khusus pada kelompok masyarakat rentan terhadap akses pangan, baik dalam kondisi krisis maupun situasi normal.

"Oleh karena itu, pelaksanaan Ranperda beserta peraturan turunannya akan dijalankan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel sesuai prinsip good governance," ujarnya.

Menurut Rano, penguatan sistem pangan tidak cukup hanya dilihat dari aspek ketersediaan pasokan. Dengan keterbatasan lahan di Jakarta, Pemprov DKI perlu mengoptimalkan kerja sama antarwilayah serta pemanfaatan teknologi dan ruang kota melalui pengembangan pertanian perkotaan.

"Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan daerah lain, perdagangan antarwilayah, serta pengembangan pertanian perkotaan berbasis ruang dan teknologi," jelasnya.

Pengembangan pertanian perkotaan tersebut mencakup berbagai subsektor, mulai dari budidaya tanaman, peternakan, hingga perikanan air tawar dan laut. Kegiatannya meliputi proses budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sampai dengan diversifikasi produk pangan.

Adapun tujuh ruang sasaran pengembangan pertanian perkotaan meliputi rumah susun, lahan kosong, pekarangan dan gang perkampungan, sekolah, gedung, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), serta wilayah pesisir dan laut. Seluruh ruang tersebut dinilai memiliki potensi untuk mendukung ketahanan pangan Jakarta.

Menanggapi fluktuasi harga pangan, Rano menyebut ketergantungan pasokan dari daerah lain dan lonjakan permintaan saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sebagai tantangan utama. Meski kewenangan penetapan harga berada di pemerintah pusat, Pemprov DKI terus mengoptimalkan peran BUMD pangan untuk menjaga stabilitas harga.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan stok pangan serta kerja sama langsung dengan produsen di daerah. Tantangan stabilisasi harga juga dirasakan di wilayah Kepulauan Seribu akibat faktor geografis yang memengaruhi biaya distribusi serta menyebabkan disparitas harga antara wilayah daratan dan kepulauan.

Selain itu, Rano menekankan pentingnya pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai instrumen strategis. CPPD dinilai krusial untuk menghadapi potensi kerawanan pangan, kondisi darurat, dan bencana, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di Jakarta.

"Pembiayaan penyelenggaraan sistem pangan tidak hanya dapat bersumber dari APBD, tetapi juga dari sumber non-APBD melalui skema creative financing yang transparan dan akuntabel guna memastikan keberlanjutan ketahanan pangan Jakarta," pungkas Rano.