Gubernur Pramono: Jakarta Tak Bisa Jadi Kota Global Tanpa K3 yang Kuat

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi DKI Jakarta sekaligus Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Tahun 2026 di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur, Senin (9/2). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Bulan K3 Nasional Tahun 2026 yang digelar berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 4 Tahun 2026.

Pramono menegaskan, penerapan K3 menjadi kebutuhan mendasar bagi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional. Tingginya mobilitas dan kepadatan aktivitas kerja di Ibu Kota meningkatkan potensi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Menurutnya, pengelolaan K3 yang konsisten berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah. Jakarta, kata dia, tidak bisa berbicara soal kota global tanpa memastikan keselamatan pekerjanya.

"Aspek K3 menjadi fondasi yang sangat penting. Pengelolaan K3 yang baik berdampak langsung pada perlindungan tenaga kerja, peningkatan moral dan kepercayaan pekerja, produktivitas perusahaan, serta daya saing nasional," ujar Pramono.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Pramono, berkomitmen menjadikan budaya K3 sebagai bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global. Komitmen tersebut sejalan dengan tema Bulan K3 Nasional Tahun 2026, yakni "Menuju Lima Abad Jakarta: Penguatan Budaya K3 untuk Mewujudkan Global City yang Profesional."

Tema tersebut dinilai mencerminkan arah pembangunan Jakarta yang menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prioritas. Pramono menilai, profesionalisme kota global harus ditopang oleh lingkungan kerja yang aman dan sehat.

"Saya berharap sekaligus meminta kepada jajaran Dinas Ketenagakerjaan untuk benar-benar menjaga dan memanfaatkan momentum Bulan K3 Nasional ini," katanya. 

Ia menekankan, Jakarta dengan jumlah pekerja yang sangat besar wajib menjadikan K3 sebagai budaya, bukan sekadar kewajiban administratif.

Pemprov DKI Jakarta melaksanakan Bulan K3 melalui pendekatan yang menyeluruh. Pendekatan tersebut mencakup aspek strategis, promotif, dan implementatif yang saling terintegrasi.

Kegiatan strategis diwujudkan melalui Apel Bulan K3 Provinsi DKI Jakarta sebagai peneguhan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Apel ini menjadi simbol keseriusan pemerintah daerah dalam membangun budaya keselamatan kerja.

Sementara itu, kegiatan promotif dilakukan melalui berbagai saluran. Sosialisasi dan kampanye K3 digencarkan melalui media cetak dan elektronik, pemasangan atribut K3 di tempat kerja, hingga penyelenggaraan seminar dan kegiatan olahraga.

Pemprov DKI juga menggelar kegiatan spiritual reflection gathering sebagai bagian dari penguatan kesadaran K3. Pendekatan ini diharapkan mampu menyentuh aspek mental dan budaya pekerja.

Pada sisi implementatif, Bulan K3 diisi dengan penilaian dan pemberian penghargaan K3. Selain itu, dilakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja serta kegiatan bakti sosial bagi masyarakat.

Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2026 di Provinsi DKI Jakarta diikuti sekitar 600 peserta. Peserta berasal dari ASN di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, unsur perusahaan, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting untuk membangun kolaborasi lintas sektor. Pramono menilai, budaya K3 tidak dapat dibangun hanya oleh pemerintah tanpa peran aktif dunia usaha dan pekerja.

Bulan K3 Nasional Tahun 2026 berlangsung pada 12 Januari hingga 12 Februari 2026. Selama periode ini, perusahaan-perusahaan di DKI Jakarta didorong untuk melaksanakan kegiatan K3 secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemprov DKI Jakarta berharap penguatan budaya K3 dapat menjadi warisan penting menjelang Jakarta menuju usia lima abad. Dengan lingkungan kerja yang aman dan sehat, Jakarta diyakini mampu memperkuat posisinya sebagai kota global yang profesional dan berdaya saing.