Perkuat Layanan Publik, Pemkab Banyumas Benahi Struktur Organisasi dan Tata Kerja

PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), membenahi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk memperkuat efektivitas layanan publik dan mempercepat pembangunan daerah itu.

Penataan kelembagaan tersebut ditandai dengan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kabupaten, Kamis (1/1).

Dalam kesempatan itu, Bupati Sadewo mengatakan perubahan SOTK dilakukan berdasarkan kajian regulasi, kebutuhan organisasi, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis.

Menurut dia, reformasi birokrasi harus berdampak langsung pada kualitas layanan kepada masyarakat.

“Penataan ini bukan sekadar administratif, tetapi upaya membangun birokrasi yang efektif, efisien, dan responsif. Tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah,” katanya.

Ia meminta pejabat yang dilantik segera beradaptasi dengan tugas baru serta meninggalkan pola kerja lama yang berbelit dan tidak adaptif.

Selain itu, dia menekankan pentingnya kepemimpinan yang lincah, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

“Sekat-sekat ego sektoral harus dihapus agar seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu irama pembangunan,” katanya.

Ia juga menegaskan seluruh perangkat daerah wajib menjadikan program strategis Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sebagai acuan utama dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan.

Ia mengharapkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mampu menjadi pemimpin sekaligus teladan dalam membangun budaya kerja profesional dan berorientasi hasil.

“Bagi pejabat administrasi diharapkan menjadi penggerak utama roda organisasi agar setiap program berjalan sesuai perencanaan,” kata Bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyumas Eko Prijanto mengatakan pelantikan kali ini melibatkan 159 pejabat, terdiri atas 11 pejabat pada jabatan pimpinan tinggi eselon II serta 148 pejabat administrator dan pengawas eselon III dan IV.

Menurut dia, pergeseran jabatan sebagian besar merupakan penyesuaian pejabat lama yang menempati tugas baru akibat perubahan SOTK.

“Selain itu, terdapat rotasi jabatan serta sejumlah pejabat yang memperoleh promosi,” katanya.

Ia mengatakan salah satu posisi baru yang diisi adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah yang kini dijabat oleh Sugeng Amin, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Krisianto ditunjuk menjadi Kepala Satpol PP menggantikan Sugeng Amin.

Selain itu, terdapat penyesuaian dalam SOTK baru, antara lain Dinas Kesehatan menjadi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, penggabungan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah ke dalam Bagian Umum menjadi Bagian Umum Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, serta penggabungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana secara administratif dengan RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang, dengan eselonisasi yang tetap sama.

Kendati demikian, Menurut Eko, masih adanya kekosongan jabatan Kepala Dinas Sosial setelah organisasi perangkat daerah tersebut dipisahkan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) karena Kepala Dinsospermades Hirawan Danan Putra ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Terkait hal tersebut, dia mengatakan pemerintah daerah setempat tengah mempertimbangkan langkah strategis ke depan.

“Bapak Bupati nantinya mempertimbangkan apakah pengisian dilakukan melalui seleksi terbuka atau mekanisme mutasi terlebih dahulu,” katanya.