Sinergi MBG dan KDKMP Jadi Ujian Efektivitas APBN 2026

Program MBG dan KDKMP dirancang saling melengkapi untuk mendorong pertumbuhan inklusif, namun keberhasilannya bergantung pada ketepatan sasaran, efektivitas penyaluran, dan pengawasan anggaran.

JAKARTA – Belanja APBN 2026 menunjukkan fokus yang jelas pada dua agenda strategis, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan ekonomi lokal. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk memperbaiki kualitas permintaan dan kapasitas manusia, sementara Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) difokuskan pada penguatan sisi penawaran dan ekonomi lokal. Keduanya saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Namun, besarnya alokasi anggaran juga membawa tantangan implementasi. Efektivitas penyaluran, akurasi sasaran, serta pengawasan penggunaan dana menjadi faktor kunci agar belanja negara yang besar ini benar-benar menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang terukur, bukan sekadar peningkatan angka dalam struktur APBN.

Pengamat Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Zainal Abidin mengatakan program MBG dapat membantu penyerapan produksi pertanian sehingga dapat menekan dampak dari penurunan harga akibat surplus yang diprediksi akan terjadi tahun depan. Surplus produksi gabah tanpa penyerapan yang memadai berisiko menurunkan harga dan merugikan petani.

Menurutnya, program MBG menjadi instrumen negara untuk menyerap produksi dan menjaga stabilitas harga. Namun, stabilisasi harga harus dibarengi penguatan produksi berkelanjutan dan perlindungan lahan pertanian.

“Kepastian harga menjadi kunci agar surplus benar-benar mendukung ketahanan pangan, bukan justru membebani petani,” ujarnya di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/12).

Seperti diketahui, pada 2026, sekitar 66,8 persen belanja pemerintah dialokasikan untuk delapan program prioritas dengan total anggaran 2.567,9 triliun rupiah dari APBN sekitar 3.842 triliun rupiah. Program tersebut meliputi Program Pendidikan Bermutu; Program Ketahanan Energi; Program MBG; Program Ketahanan Pangan; Program Kesehatan Berkualitas; Program Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM; Program Pertahanan Semesta; dan Program Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global.

Untuk MBG, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 335 triliun rupiah dengan sasaran utama anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Di sisi lain, alokasi sekitar 83 triliun rupiah dalam APBN 2026 untuk pengembangan KDKMP.

Penggerak Ekonomi

Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Iyuk Wahyudi menilai program MBG secara prinsip menyentuh kebutuhan dasar masyarakat bawah sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat desa. Kehadiran dapur-dapur MBG, lanjutnya, mendorong terbukanya lapangan kerja berjenjang, mulai dari tenaga pembangunan dapur, pemasok bahan bangunan, penyedia bahan baku pangan dan sembako, hingga tenaga distribusi ke sekolah-sekolah.

“Rangkaian aktivitas ini menjadi penggerak ekonomi desa yang secara akumulatif turut menopang ekonomi nasional, meski sebagian tenaga kerja masih bersifat informal,” ujarnya di Yogyakarta, awal pekan ini.

Namun, Iyuk mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap dampak MBG pada rantai pasok pangan, terutama menjelang periode konsumsi tinggi seperti Lebaran. Peningkatan permintaan secara serentak berisiko mendorong kenaikan harga dan menekan ketersediaan bahan pokok bagi pelaku UMKM jika tidak dikelola dengan baik.

Terkait KDKMP, Iyuk menilai program tersebut masih membutuhkan kejelasan konsep dan desain kebijakan, termasuk skema pembiayaan, standar prosedur, dan mitigasi risiko, agar alokasi anggaran efektif dan tidak mengganggu belanja sektor lain.