Raksasa Teknologi Amazon Blokir 1.800 Pelamar Kerja dari Korea Utara

SEOUL - Raksasa teknologi AS, Amazon, mengatakan telah memblokir lebih dari 1.800 warga Korea Utara untuk bergabung dengan perusahaan tersebut, karena Pyongyang mengirim sejumlah besar pekerja IT ke luar negeri untuk mendapatkan penghasilan dan mencuci uang.

Dalam sebuah unggahan di LinkedIn, Kepala Keamanan Amazon, Stephen Schmidt, mengatakan pekan lalu, pekerja Korea Utara "berusaha mendapatkan pekerjaan IT jarak jauh di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, khususnya di AS". 

Ia mengatakan perusahaan tersebut melihat peningkatan hampir sepertiga dalam jumlah lamaran dari warga Korea Utara dalam setahun terakhir. 

Warga Korea Utara biasanya menggunakan "laptop farm" -- komputer di Amerika Serikat yang dioperasikan dari jarak jauh dari luar negeri, katanya. 

Ia memperingatkan masalah ini tidak spesifik untuk Amazon dan "kemungkinan terjadi dalam skala besar di seluruh industri".

Tanda-tanda yang menunjukkan pekerja Korea Utara, kata Schmidt, termasuk nomor telepon yang salah format dan kredensial akademis yang mencurigakan.

Pada bulan Juli, seorang wanita di Arizona dijatuhi hukuman lebih dari delapan tahun penjara karena menjalankan sebuah jaringan laptop yang membantu pekerja IT Korea Utara mendapatkan pekerjaan jarak jauh di lebih dari 300 perusahaan AS.

Skema tersebut menghasilkan pendapatan lebih dari $17 juta untuk dirinya dan Korea Utara, kata para pejabat.

Tahun lalu, badan intelijen Seoul memperingatkan bahwa agen Korea Utara telah menggunakan LinkedIn untuk menyamar sebagai perekrut dan mendekati warga Korea Selatan yang bekerja di perusahaan pertahanan untuk mendapatkan informasi tentang teknologi mereka.

"Korea Utara secara aktif melatih personel siber dan menyusup ke lokasi-lokasi penting di seluruh dunia," kata Hong Min, seorang analis di Institut Unifikasi Nasional Korea, kepada AFP.

"Mengingat sifat bisnis Amazon, motifnya tampaknya sebagian besar bersifat ekonomi, dengan kemungkinan besar bahwa operasi tersebut direncanakan untuk mencuri aset keuangan," tambahnya.

Program perang siber Korea Utara setidaknya sudah ada sejak pertengahan tahun 1990-an.

Sejak itu, unit tersebut telah berkembang menjadi unit siber berkekuatan 6.000 orang yang dikenal sebagai Biro 121, yang beroperasi dari beberapa negara, menurut laporan militer AS tahun 2020.

Pada bulan November, Washington mengumumkan sanksi terhadap delapan individu yang dituduh sebagai "peretas yang disponsori negara", yang operasi ilegalnya dilakukan "untuk mendanai program senjata nuklir rezim" dengan mencuri dan mencuci uang.

Departemen Keuangan AS menuduh penjahat siber yang berafiliasi dengan Korea Utara mencuri lebih dari $3 miliar selama tiga tahun terakhir, terutama dalam mata uang kripto.