Pemkab Mojokerto Salurkan Bantuan Peralatan UMKM untuk Dorong Perekonomian Warga

Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyerahkan bantuan peralatan bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di kabupaten setempat untuk meningkatkan perekonomian warga.

Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa dalam keterangannya di Mojokerto, Selasa mengatakan, bantuan peralatan usaha yang diserahkan terdiri dari 30 mesin jahit pakaian untuk para pelaku usaha bidang konveksi, 30 mesin jahit sepatu untuk para perajin alas kaki, 30 mesin oven untuk para pelaku usaha katering, dan 30 mesin peniris minyak untuk para pelaku usaha makanan ringan.

Ia mengatakan, bantuan yang diberikan untuk mengembangkan usaha mikro yang telah ditekuni agar kedepannya usaha mikro tersebut mampu menjadi salah satu pilar untuk mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur.

"Insya Allah, ke depan geliat UMKM di Kabupaten Mojokerto ini semakin berkembang dan dapat sinergi dengan bidang-bidang usaha ekonomi lain, untuk mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur," ujarnya.

Selain berfokus pada usaha mikro, pihaknya juga menaruh perhatiannya kepada desa-desa yang memiliki produk unggulan yang khas. Ia menyambut baik saran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto untuk melakukan branding desa kedepannya.

"Khusus untuk pembangunan desa berbasis produksi, saya menyambut baik usulan kegiatan yang diusulkan oleh dinas koperasi dan usaha mikro untuk membranding desa," ujarnya.

Dalam kesempatan itu dirinya menyerahkan sejumlah sertifikat halal kepada para pelaku usaha mikro bidang makanan dan minuman.

Sertifikat halal itu ditujukan agar para pengusaha mikro di bidang kuliner bisa melakukan produksi dan penjualan dengan rasa aman dan nyaman, hal ini seperti yang dibeberkan oleh Gus Bupati.

"Harapan kami, agar ditingkatkan sehingga prosentase sertifikat produk halal bagi para pengusaha mikro di Kabupaten Mojokerto terus meningkat, sehingga terhindar dari sanksi administrasi larangan peredaran, denda, pencabutan izin edar sampai pada sanksi pidana," katanya.