Ranperda Pendidikan DKI Segera Selesai: Khoirudin Pastikan Akses Sekolah Negeri-Swasta Lebih Setara

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, membeberkan perkembangan terbaru terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pendidikan yang kini sedang dalam proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pernyataan ini ia sampaikan usai menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) ke-3 PW Persis DKI Jakarta di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, pada Senin (8/12).

Khoirudin menegaskan bahwa Ranperda Pendidikan memiliki peran strategis sebagai instrumen hukum untuk memperluas dan memperkuat akses layanan pendidikan di seluruh wilayah Jakarta. Menurutnya, penyusunan aturan ini tidak hanya menekankan kualitas pendidikan, tetapi juga memastikan semua lembaga, termasuk sekolah negeri, swasta, dan madrasah, memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan meningkatkan mutu layanan mereka.

"Kami ingin memastikan bahwa layanan pendidikan yang tersedia di Jakarta setara bagi seluruh masyarakat, termasuk sekolah swasta dan madrasah yang selama ini mungkin belum sepenuhnya mendapatkan perhatian," ujar Khoirudin.

Pernyataan ini menegaskan fokus DPRD DKI dalam menjembatani kesenjangan antara lembaga pendidikan yang berbeda status.

Lebih lanjut, Khoirudin menambahkan bahwa DPRD DKI akan mengawal penyusunan peraturan ini sekaligus memastikan pengalokasian anggaran daerah memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah swasta. Menurutnya, perhatian terhadap guru dan tenaga pendidik harus seimbang antara sekolah negeri dan swasta untuk menciptakan kualitas pendidikan yang merata.

"Dalam hal anggaran dan regulasi, DPRD mendorong agar kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah swasta tidak kalah dari sekolah negeri. Ini penting agar seluruh tenaga pendidikan mendapat dukungan yang setara dan bisa fokus pada peningkatan mutu belajar siswa," jelasnya.

Terkait proses legislasi, Khoirudin menyampaikan bahwa Ranperda Pendidikan telah diserahkan kepada Kemendagri untuk dilakukan evaluasi sebelum memasuki tahap penetapan resmi. Proses evaluasi ini merupakan bagian dari mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, untuk memastikan setiap regulasi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas pemerintah daerah.

"Rancangannya sudah kami serahkan dan saat ini sedang dievaluasi. Kami menunggu persetujuan dari Kemendagri agar bisa segera ditetapkan dan diimplementasikan," kata Khoirudin.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah pusat untuk mempercepat proses penyusunan dan pengesahan peraturan.

DPRD DKI optimistis Ranperda Pendidikan ini dapat memperkuat kualitas pemerataan pendidikan di Jakarta, memperluas akses layanan pendidikan, dan meningkatkan daya dukung lembaga pendidikan. Aturan ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang lebih adil dan berkelanjutan terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat, sekaligus mendukung perkembangan sekolah swasta dan madrasah yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan di ibu kota.

Khoirudin menambahkan bahwa dengan adanya Ranperda ini, masyarakat Jakarta diharapkan dapat menikmati layanan pendidikan yang lebih transparan dan merata. Penekanan pada pemerataan anggaran, kualitas guru, dan fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama agar setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu.