Hari Guru 2025: Pemprov Riau Berikan Umrah Gratis untuk Empat Guru Teladan

Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi berupa umrah gratis kepada empat guru teladan di daerah setempat dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2025 dan Hari Ulang Tahun ke-84 Persatuan Guru Republik Indonesia.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan pihaknya memberikan umrah gratis kepada guru teladan sebagai motivasi bagi yang lainnya. Empat guru tersebut mulai dari pengajar di sekolah luar biasa, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

"Alhamdulillah kami dari Pemprov Riau dapat membantu para guru teladan mulai dari guru SLB, SD, SMP sampai SMA kita berikan umrah. Kita dapatkan bantuan CSR (Coorporate Social Responsibility) dari perusahaan-perusahaan," katanya di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Selasa.

Keempat guru yang memperoleh umrah itu yakni Eva Susanti dari SLB Pembina Kota Pekanbaru, Winismar dari SD Negeri 066 Kabupaten Rokan Hulu, Zularpan dari SMPN 5 Kabupaten Rokan Hilir, dan Irma Shinta dari SMAN 14 Kota Pekanbaru.

Selain itu diberikan juga penghargaan kepada para guru yang mengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di antaranya Suardi dan Febrina Yanti yang merupakan Kepala Sekolah dan Guru SDN 10 Batang Buah, Kabupaten Kepulauan Meranti serta Wirda Hanum seorang guru di SDN 1 Tualang Mandau Kabupaten Bengkalis.

Pada peringatan HGN ini Plt Gubernur Riau membacakan amanat dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dia berharap guru mampu mengajar dengan hati nurani sekaligus berinovasi dengan teknologi informasi.

“Guru hebat adalah guru yang mengajar dengan hati, menanamkan karakter, beradaptasi dengan teknologi, dan terus berinovasi. Hari ini, Indonesia berdiri tegak dengan semangat para guru,” ujarnya.

Hariyanto melanjutkan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah besar berupa sentralisasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Program tersebut bertujuan untuk memastikan kesejahteraan guru yang lebih merata dan tepat waktu, distribusi tenaga pendidik yang lebih adil hingga ke daerah 3T serta pemberian kepastian status bagi guru honorer.

“Semua ini dilakukan agar bapak dan ibu tidak lagi terbebani urusan administrasi dan dapat fokus pada tugas paling mulia yaitu mendidik dan membentuk masa depan bangsa,” tambahnya.