APBD 2025 Dibuka ke Publik: Gubernur Pramono Beberkan Fondasi Kuat Ekonomi Jakarta

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menggelar Konferensi Pers Realisasi APBD 2025 di Balairung Balai Kota sebagai bentuk keterbukaan pengelolaan anggaran. Acara ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan langkah konkret menuju tata kelola kota global yang transparan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa transparansi fiskal harus menjadi budaya di ibu kota. Ia menilai keterbukaan anggaran bukan sekadar prosedur, tetapi bagian integral dari transformasi Jakarta yang lebih modern dan berdaya saing.

"Konferensi pers ini merupakan bentuk komitmen kami terhadap transparansi fiskal dan akuntabilitas publik," ujarnya.

Sebagai kota dengan peran strategis, Jakarta disebut memiliki kewajiban memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan stabilitas dan inklusivitas sosial warga.

Dalam pemaparannya, Pramono menyebut perekonomian Jakarta sepanjang 2025 menunjukkan tren positif dan stabil. Pertumbuhan ekonomi tercatat 4,96 persen yang mencerminkan pemulihan kuat di berbagai sektor utama seperti jasa, transportasi, dan akomodasi.

Jakarta tetap menjadi motor ekonomi nasional dengan kontribusi sebesar 16,39 persen terhadap PDB Indonesia. Proyeksi Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Jakarta tumbuh di kisaran 4,6 hingga 5,4 persen pada 2025 yang didukung aktivitas usaha yang kembali menggeliat.

Inflasi di Jakarta juga terjaga pada level 2,69 persen yang lebih rendah dari angka nasional 2,86 persen. Pengendalian harga ini dihasilkan dari kerja sama lintas sektor melalui TPID dan dukungan program pangan bersubsidi, distribusi yang diperkuat, serta revitalisasi jaringan ritel daerah.

Pemprov DKI memastikan upaya menjaga stabilitas harga terus dilakukan agar daya beli masyarakat tetap aman. Rapat mingguan TPID menjadi mekanisme pengawasan rutin untuk memantau dinamika harga dan stok komoditas penting di pasar.

Dari aspek ketenagakerjaan, TPT Jakarta turun menjadi 6,05 persen pada Agustus 2025. Angka ini dipengaruhi oleh gelaran 20 job fair, ratusan kelas pelatihan reguler, serta pelatihan Mobile Training Unit yang menjangkau 93 kelurahan sepanjang tahun.

Sektor perdagangan, akomodasi, makanan-minuman, serta transportasi dan pergudangan masih mendominasi penyerapan tenaga kerja. Pemprov juga memastikan penyandang disabilitas memperoleh kesempatan setara melalui penyelenggaraan Job Fair and Upskilling Disabilitas 2025.

Pada sisi investasi, Jakarta mencatat realisasi sebesar Rp204,13 triliun hingga Triwulan III 2025. Angka ini tumbuh 6,4 persen dibandingkan periode sebelumnya dan mencatat kontribusi 14,24 persen terhadap total investasi nasional.

"Pemprov DKI terus memperkuat iklim investasi melalui simplifikasi perizinan, optimalisasi layanan Mal Pelayanan Publik, promosi investasi melalui Jakarta Investment Centre, serta peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha," ujar Pramono.

Pada bidang fiskal, total APBD-P DKI Jakarta 2025 tercatat Rp91,86 triliun. Pendapatan daerah meningkat signifikan dari Rp62,39 triliun pada Oktober menjadi Rp68,53 triliun pada November 2025 yang telah mencapai 81,15 persen dari target pendapatan.

Pertumbuhan pendapatan ini didorong peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Sementara itu, belanja daerah juga meningkat dari Rp47,96 triliun menjadi Rp51,98 triliun atau 60,46 persen dari target belanja tahun 2025.

Proses pengadaan barang dan jasa sudah mencapai 95,34 persen dengan 21.631 paket pengadaan yang berhasil dituntaskan. Peningkatan realisasi pengadaan diyakini mempercepat implementasi berbagai program prioritas daerah menjelang akhir tahun.

Pembiayaan daerah (neto) tercatat sebesar Rp3,64 triliun, sementara SILPA meningkat dari Rp18,08 triliun menjadi Rp20,09 triliun pada 20 November 2025. Secara keseluruhan, posisi anggaran per Oktober mencatatkan surplus Rp14,43 triliun.

Pramono menegaskan bahwa berbagai capaian ekonomi dan fiskal tersebut menjadi fondasi kuat dalam pembangunan Jakarta.

"Angka-angka ini memperlihatkan bahwa fundamental ekonomi Jakarta tetap kuat untuk mendorong program prioritas pembangunan Jakarta," tegasnya.

Ia memastikan seluruh pengelolaan anggaran akan terus diarahkan pada efektivitas, transparansi, serta keberpihakan kepada warga Jakarta.