Foto: RUU Penyesuaian Pidana Dibahas Komisi III DPR

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (tengah), bersama sejumlah anggota Komisi III DPR, menyampaikan keterangan pers terkait RUU Penyesuaian Pidana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/11). Komisi III DPR menyatakan bahwa RUU Penyesuaian Pidana itu harus dibentuk untuk menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang segera diberlakukan pada 2 Januari 2026.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) didampingi Wakil Ketua Komisi III DPR Sari Yuliati (kedua kanan), dan sejumlah anggota Komisi III DPR, menyampaikan keterangan pers terkait RUU Penyesuaian Pidana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).