BPS Identifikasi RW-RW Kumuh Jakarta

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terus menegaskan posisinya sebagai pionir dalam penerapan kebijakan berbasis data melalui kerja sama strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kolaborasi ini melahirkan pemetaan wilayah Rukun Warga (RW) kumuh pertama di Indonesia yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menilai, langkah Jakarta sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam memahami akar persoalan sosial dan pembangunan. Ia mengatakan, pemetaan RW-RW kumuh berbasis data akurat memungkinkan kebijakan pembangunan dilakukan secara lebih efisien dan berkeadilan.

“Program identifikasi RW kumuh yang dilakukan Jakarta ini merupakan inisiatif murni dari pemerintah daerah bersama BPS. Belum ada provinsi lain yang melakukannya,” ujar Amalia dalam acara peluncuran Portal Satu Data Jakarta di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).

Menurut Amalia, terobosan tersebut menjadi bukti bahwa Jakarta tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga kualitas tata kelola data. Ia menambahkan, model kerja sama semacam ini dapat menjadi contoh nasional dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan perkotaan.

“Pendekatan berbasis data ini memungkinkan setiap program intervensi disusun lebih tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya data yang kredibel dalam merancang arah pembangunan berkelanjutan di wilayah metropolitan seperti Jakarta.

Transformasi Digital

Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam kesempatan sama menyebut, peluncuran Portal Satu Data Jakarta sebagai tonggak penting dalam transformasi digital pemerintahan daerah. Menurutnya, data bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan landasan utama dalam setiap kebijakan publik.

“Era kebijakan tanpa data sudah berakhir. Sekarang saatnya semua keputusan publik harus berbasis data yang valid dan terbuka,” tegas Pramono. Ia menjelaskan bahwa sistem terintegrasi tersebut akan membantu pemerintah memetakan persoalan kota secara real-time dan lintas sektor.

Dengan adanya Portal Satu Data Jakarta, Pemprov berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. “Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan untuk pembangunan punya dasar data yang jelas dan manfaat yang nyata bagi warga,” tambahnya.

Terkait isu pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta sebesar 15 triliun, Pramono memastikan tidak akan menghambat pembangunan Ibu Kota. Ia menegaskan, Pemprov tetap akan menjalankan seluruh program prioritas dengan strategi efisiensi dan pengelolaan keuangan yang lebih adaptif.

“Dengan anggaran terbatas, kami akan tetap menjaga agar pembangunan di Jakarta tidak kehilangan momentum,” ucapnya. Ia menilai bahwa efisiensi berbasis data akan menjadi kunci untuk memastikan semua program tetap berjalan efektif.