Pemprov Kepri Andalkan Sektor Perikanan untuk Kendalikan Inflasi dan Jaga Harga Pangan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengandalkan produksi tinggi sektor perikanan tangkap maupun budidaya, untuk menjaga inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga pangan di daerah itu.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri Said Suradjat menjelaskan bahwa Kepri menempati posisi kedua di Sumatera dalam hal produksi perikanan, dengan total mencapai hampir 380 ribu ton per tahun.

“Konsumsi ikan masyarakat Kepri juga tinggi, sekitar 60 kilogram per kapita per tahun, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 30-40 kilogram,” ujarnya dikonfirmasi di Batam, Ahad

Menurut Said, kondisi geografis Kepri yang 98 persen berupa lautan memberikan potensi besar bagi pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya.

“Potensi sumber daya ikan di Kepri cukup besar. Tantangannya adalah bagaimana menjaga rantai pasok dan harga agar tetap stabil,” katanya.

Ia menjelaskan DKP Kepri bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) aktif memantau harga ikan di pasaran, terutama menjelang momen hari besar keagamaan dan musim cuaca ekstrem.

Salah satu upaya konkret adalah dengan menyediakan produk ikan dalam program pasar murah, gerakan pangan murah, serta dukungan terhadap UMKM olahan ikan.

“Harga ikan sangat dipengaruhi musim. Misalnya ikan tongkol, harganya relatif terjangkau di kisaran Rp20–30 ribu per kilogram, dengan kandungan protein yang tinggi. Jadi sebenarnya ikan ini bisa jadi pilihan untuk menjaga konsumsi bergizi sekaligus membantu stabilitas harga,” katanya menjelaskan.

Ia mengatakan bahwa di Batam sendiri, konsumsi ikan per tahun melebihi angka 30.000 ton.

Namun produksi ikan di provinsi itu tidak hanya konsumsi lokal, berdasarkan data Dinas Perikanan Kota Batam mencatat, ekspor komoditas perikanan dari Januari hingga Juni 2025 mencapai 3.275 ton atau senilai Rp129 miliar.

Dengan potensi laut yang luas dan produktivitas yang terus meningkat, Kepri diharapkan dapat memperkuat stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi pangan daerah.