Bupati Lombok Tengah: Program Sekolah Rakyat Masuk Prioritas APBD 2026

LOMBOK TENGAH – Bupati Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Pathul Bahri, mengatakan dukungan anggaran untuk Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

"Hal itu dialokasikan agar memberikan dampak positif dan terukur, serta selaras dengan aspirasi seluruh lapisan masyarakat," kata Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, di Lombok Tengah, Rabu (15/10).

Ia mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Tengah direncanakan tahun 2026, karena saat ini masih dalam proses pengusulan. Namun untuk lahan telah disiapkan 10 hektare dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kami masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut," katanya.

Selain itu, kata dia, kebijakan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 diarahkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Program Tiga Juta Rumah.

Selain itu, pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat, seperti pemenuhan gaji dan tunjangan ASN, serta operasional rutin kantor dan operasional layanan publik, termasuk pemenuhan iuran premi jaminan kesehatan bagi PBI, PBPU, PB kelas 3, dan perangkat desa, serta badan keamanan desa dalam rangka mempertahankan status UHC.

"Alokasi belanja untuk mendukung sinergitas dengan program prioritas nasional dan provinsi, diantaranya upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan prevalensi stunting dan pengendalian inflasi daerah," katanya.

Ia mengatakan terhadap pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari transfer pemerintah pusat telah dilakukan penyesuaian berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) .

"Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan proyeksi pendapatan transfer telah selaras dengan alokasi yang ditetapkan, sehingga perencanaan anggaran menjadi lebih akurat, realistis, dan akuntabel," katanya.

Hal itu, kkata dia, untuk menghadapi tantangan fiskal tahun 2026, terutama penurunan dana transfer ke daerah yang terkoreksi sangat signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya.

"Kami tetap berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta memastikan sumber daya yang ada dapat diarahkan untuk mempertahankan tingkat pelayanan publik secara optimal bagi masyarakat," katanya.