Seribu Personel Damkar DKI Jakarta yang Baru Mulai Bertugas pada 2026

JAKARTA - Sebanyak 1.000 personel pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta yang baru akan mulai bertugas di masyarakat pada 2026.

Saat ini, kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Bayu Meghantara, para personel pemadam kebakaran (damkar) yang baru sedang menjalani pradiklat.

“Alhamdulillah sudah mulai ya, sejak tanggal 1 Oktober kemarin. Mereka sekarang sedang pradiklat istilah kami. Jadi di sudin-sudin. Ada rata-rata sekitar 200 (anggota damkar) ya,” ujar Bayu di kawasan Jakarta Selatan, Senin (13/10).

Setelah melalui proses pradiklat, Bayu mengatakan para anggota damkar yang baru direkrut itu akan mulai ditugaskan mulai tahun depan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Amung Wibowo mengumumkan sebanyak 17 persen pelamar rekrutmen personel damkar memenuhi persyaratan administrasi.

Pada perekrutan yang digelar 12 hingga 14 Agustus lalu, total masyarakat yang mendaftar sebanyak 24.405 orang.

Adapun total jumlah kuota personel damkar yang dibuka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebanyak 1.000 orang yang akan ditempatkan di seluruh wilayah Jakarta.

Para personel damkar yang telah lolos seleksi telah menandatangani kontrak kerja per 1 Oktober dan langsung menjalani proses pradiklat.

Namun, Gubernur Pramono juga minta maaf soal kemungkinan tak dibukanya peluang lowongan kerja bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk tahun depan karena adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah ini sehingga mempengaruhi jumlah anggaran.

“Kita lihat, tentunya nanti ruang fiskal kita pasti akan semakin berkurang. Kalau ruang fiskalnya nggak ada, mohon maaf, pasti juga nggak bisa membuka untuk PJLP yang baru. Ya, itu kondisi yang harus ditanggung,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, pekan lalu.

Sekarang ini, lanjutnya, pihaknya sedang berkonsentrasi untuk menyelesaikan perekrutan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pemadam Kebakaran (Damkar).

“Dan saya sudah memutuskan. Untuk PPSU saya sudah meminta tanggal 10 Oktober ini untuk ditandatangani. Kemudian yang nanti untuk Damkar, segera ditandatangani. Sehingga semuanya harus selesai di tahun ini, termasuk pasukan putih dan sebagainya,” kata Pramono.

Dengan demikian, Pramono menjelaskan perekrutan PJLP tahun 2025 dipastikan akan segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun untuk tahun depan, Pramono menekankan Jakarta belum bisa memastikan apakah akan kembali dibuka lowongan atau tidak.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan melakukan evaluasi dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta jika perekonomian sudah membaik pada triwulan kedua 2026.

“Ke depan ketika ekonomi sudah berbalik, ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang lain meningkat, menjelang pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah,” kata Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10).

Purbaya menjelaskan, pengurangan dana bagi hasil (DBH) ke Jakarta itu dilakukan karena adanya keterbatasan dari sisi fiskal.

Sehingga dengan adanya pengurangan ini, anggaran DKI Jakarta yang sebelumnya sebesar Rp95,3 triliun akan menurun hingga sekitar Rp79 triliun.