Kemitraan Lembaga, Jakarta Bersama Danantara Bangun Pembangkit Listrik dari Sampah

JAKARTA – Jakarta menjadi salah satu produsen sampah terbesar. Untuk memanfaatkannya, Pemprov Jakarta bersama Badan Pengelola (BP) Danantara akan mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Rencananya, kegiatan proyek akan dimulai awal November mendatang. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan amanat kepada BP Danantara untuk menjalankan proyek tersebut.

"Ada beberapa pekerjaan yang mesti disinergikan. Ada waste to energy, penggunaan sampah tenaga listrik. Itu diberikan mandat kepada Danantara untuk melakukan program ini secara terbuka dan transparan," kata Rosan. Dia mengatakan ini usai menghadiri Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2025, di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Kamis.

Dia optimistis, pengembangan PLTSA dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat, tidak hanya dalam penyediaan energi tetapi juga bagi lingkungan dan kesehatan. Rosan juga mengatakan telah melakukan sosialisasi kepada Pemprov Jakarta sejak pekan lalu sebagai bagian dari persiapan implementasi proyek.

Dalam kesempatan sama, Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menyambut baik kerja sama tersebut. Pramono menyatakan Jakarta saat ini menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah per hari. Sedangkan total cadangan sampah mencapai 52 juta ton yang menumpuk di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

“Inilah yang merupakan harta karun. Mudah-mudahan segera bisa kita manfaatkan bersama untuk kemajuan bangsa,” ujar Pramono. Dengan adanya kerja sama ini, pemerintah berharap pengelolaan sampah di ibu kota tidak hanya menekan beban TPST Bantargebang, tetapi juga berkontribusi terhadap penyediaan nergy ramah lingkungan bagi masyarakat Jakarta.

Kemudahan Investasi

Pramono juga menekankan, Pemerintah Provinsi Jakarta memberi kemudahan perizinan tanpa proses yang panjang. Ini menjadi salah satu upaya menarik minat investor domestik maupun asing menanamkan investasinya ke Jakarta. "Kami akan menyiapkan ketentuan-ketentuan terkait dengan kemudahan. Investasi tidak akan masuk manakala tidak ada kepastian," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jakarta, Heru Hermawanto.

Heru mengakui, perizinan untuk investasi di Jakarta cukup panjang. Ini berbeda dengan negara-negara lain yang telah difasilitasi. Karena itu, saat ini Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan sejumlah perbaikan khususnya dalam kecepatan waktu memproses perizinan. "Jakarta potensial untuk untuk bisa dikembangkan dari sisi kemudahan dan kepastian," katanya.

Yang harus dilakukan adalah perbaikan mekanisme perizinan dan kecepatan waktu untuk melaksanakan itu. "Kemudahan-kemudahan itu harus kami segera siapkan dan segera lakukan," kata dia.  Heru berharap melalui JIF 2025, Pemprov Jakarta juga bisa mengungkap permasalahan atau hambatan lain di lapangan terkait investasi, sehingga segera dapat melakukan perbaikan-perbaikan.

"Apa yang bisa diintervensi sehingga pemerintah dapat memastikan investor masuk dengan kepastian. Kunci utama hanya kepastian. Tanpa kepastian, investor tidak akan pernah masuk," ujarnya. JIF 2025 telah diadakan sejak Juli lalu dengan mengusung tema "Jakarta The Epicentrum of ASEAN: Invest SMART for a Global Start." Menurut Pramono ini memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global di Asia Tenggara. Ant/G-1