Ponorogo Wajibkan Satu Desa Sediakan Dua Hektare untuk Ditanami Jagung

PONOROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Jawa Timur (Jatim) bersama Kepolisian Resor Ponorogo resmi menjalankan program ketahanan pangan nasional dengan mewajibkan setiap desa menyiapkan dua hektare lahan untuk ditanami jagung.

Program ini menjadi yang pertama di Jawa Timur sebagai tindak lanjut kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor ketahanan pangan.

Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo, Selasa (30/9) mengatakan, pembagian lahan dilakukan dengan pola satu hektare dikelola pemerintah desa dan satu hektare oleh Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas).

"Langkah ini sebagai dukungan nyata kepolisian terhadap program ketahanan pangan nasional. Kami memanfaatkan tanah tadah hujan sehingga tidak mengganggu areal padi," ujarnya.

Menurut perhitungan kepolisian, dua hektare lahan per desa diperkirakan mampu menghasilkan sembilan ton jagung.

Sebanyak 307 Bhabinkamtibmas akan mendampingi proses tanam hingga panen. Jagung varietas Bhayangkara dijadwalkan mulai ditanam awal Oktober dan dipanen pada Desember 2025.

Bulog Ponorogo siap menyerap hasil panen untuk menjaga stabilitas pakan ternak dan harga bahan pangan seperti telur dan daging ayam.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menilai kolaborasi lintas sektor ini menjadi contoh penerapan pentahelix -- sinergi pemerintah, kepolisian, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media -- dalam mengatasi masalah pangan.

"Benih jagung disediakan gratis untuk seluruh desa. Kami optimistis program ini akan meningkatkan produksi sekaligus mendukung target swasembada jagung nasional," katanya.

Pemkab dan Polres menargetkan model "Satu Desa Dua Hektare" dapat ditiru di wilayah lain di Jawa Timur guna memperkuat ketahanan pangan dan menekan biaya pakan ternak.