Keracunan MBG, Pengamat Sentil DKI: Evaluasi Program Gizi Gratis Jangan Ditutup-Tutupi!

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harusnya jadi solusi gizi malah bikin polemik usai kasus keracunan mencuat di banyak daerah.

Evaluasi pun tak bisa ditunda lagi—karena kalau anak-anak terus dijadikan “kelinci percobaan” program, di mana letak jaminan keamanannya?

Langkah evaluasi ini jadi ujian serius, apakah MBG bisa benar-benar menyehatkan atau justru jadi bumerang bagi penerimanya.

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio meminta pemerintah provinsi DKI terbuka soal evaluasi Program MBG imbas kasus keracunan untuk menjamin keamanan penyelenggaraan program tersebut.

"Evaluasi atas program strategis ini sudah seharusnya dilakukan karena kasus keracunan sudah semakin masif," kata Hendri di Jakarta, Sabtu (27/9).

Menurut Hendri, rencana pemerintah untuk mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan MBG merupakan langkah tepat.

Ia menekankan bahwa evaluasi harus menyeluruh dan mencakup aspek distribusi hingga pengawasan di lapangan.

"Program MBG menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Jika ada celah dalam pelaksanaannya, harus segera diperbaiki," katanya.

Kemudian, dia menegaskan bahwa MBG sebagai program unggulan pemerintah memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik.

Karena itu, ia meminta agar evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan komunikasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

“Dalam komunikasi politik, kepercayaan publik adalah modal utama. Gagal mengomunikasikan penanganan isu ini dengan baik dapat merusak legitimasi pemerintah di mata masyarakat,” katanya.

Karena itu, ditekankan bahwa hasil evaluasi harus transparan kepada masyarakat dan presiden sebagai penanggung jawab kebijakan, tanpa ada yang ditutupi agar kepercayaan publik terjaga.

Pemerintah perlu membuka ruang bagi masukan publik untuk memperbaiki pelaksanaan MBG.

“Transparansi itu tujuannya agar masyarakat bisa memberikan masukan yang konstruktif, baik dari sisi teknis maupun pengawasan di lapangan. Ini akan memperkuat akuntabilitas program," katanya.

Ia menilai keterlibatan publik dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan MBG berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan manfaat gizi bagi masyarakat tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

"Tapi, yang perlu diingat, ketika sudah mendapatkan masukan dari masyarakat, jangan hanya didengarkan, tapi juga dilaksanakan. Itu kunci agar program ini bisa berjalan dengan baik dan kepercayaan publik terjaga," katanya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat beberapa kali kejadian dugaan keracunan akibat konsumsi menu prog6ram MBG di Jakarta.

Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap dan mendoakan agar kasus keracunan MBG tak terjadi kembali ke depannya.

Rincian kejadian dugaan keracunan tersebut antara lain kasus pertama terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran Kalibata, Jakarta Selatan, pada 29 Agustus 2025.

Tiga orang dilaporkan mengalami gejala ringan. Dari hasil uji laboratorium, makanan MBG positif mengandung mikrobiologi.

Lalu, kasus kedua tercatat di SPPG Khusus Koja, Jakarta Utara, pada 8 September 2025. Sebanyak 14 orang terdampak, namun hingga kini belum ada hasil uji laboratorium yang memastikan penyebab keracunan.

Terbarunya, tujuh siswa SMAN 15 Jakarta mengalami mual setelah menyantap MBG pada Selasa (23/9). Tiga di antaranya sempat dibawa ke rumah sakit.