Menteri ESDM dan Freeport McMoran Akan Bahas Divestasi Saham, Indonesia Berpotensi Dapat Tambahan Saham Lebih dari 10 Persen

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan segera melakukan pertemuan dengan pihak Freeport McMoran yang merupakan induk PT Freeport Indonesia (PTFI), untuk membahas pelepasan saham kepemilikan (divestasi) di Tanah Air.

“Dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan manajemen Freeport McMoran," kata Bahlil, saat ditemui di Jakarta, Rabu (17/9).

Bahlil menyampaikan, dari negosiasi awal yang dilakukan oleh Pemerintah, Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan saham lebih dari 10 persen. “Saya tidak mengatakan angka pastinya. Yang jelas, negosiasi awal waktu kami lakukan itu 10 persen. Tapi ini ada potensinya di atas 10 persen," ujarnya.

Lebih lanjut Bahlil menegaskan, pada sore ini pihaknya akan menggelar pertemuan dengan PTFI.

Sebelumnya, Bahlil melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait peluang peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia melebihi rencana awal 10 persen.

Bahlil, seusai menghadap Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9), mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan negosiasi lanjutan terkait hal itu.

"Saya dipanggil Presiden untuk ditanyakan tentang kesepakatan dan tadinya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10 persen Freeport. Tapi, tadi berkembang negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu," katanya.

Ia mengatakan, negosiasi itu merupakan langkah pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan perpanjangan kontrak operasi tambang.

“Berapa pastinya, akan kami umumkan setelah proses penandatanganan,” ujarnya.

Bahlil menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memintanya mempercepat komunikasi dengan manajemen Freeport untuk mematangkan kesepakatan tersebut.

Dia juga memastikan bahwa valuasi tambahan saham yang ditawarkan relatif murah, karena nilai buku aset Freeport dinilai sudah sangat tipis.

“Untuk 10 persen lebih, biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041,” kata Bahlil.

Kepada Presiden, Bahlil juga menekankan pentingnya peluang ini sebagai langkah strategis memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam nasional.

Pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun hingga 2061, melampaui kontrak saat ini yang berlaku sampai 2041.