Tujuh Gerbang Tol Rusak Imbas Demo, Jasa Marga: Biaya Perbaikan Rp80 Miliar

JAKARTA-PT.Jasa Marga Tbk. selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan secepatnya memperbaiki tujuh Gerbang Tol (GT) yang rusak imbas aksi unjuk rasa pada 28-30 Agustus lalu. Aksi tersebut menimbulkan kerusakan pada sejumlah fasilitas layanan jalan tol, khususnya pada ruas Cawang–Tomang–Pluit (Dalam Kota).

“Dari total 7 gerbang tol yang terdampak, telah kami perhitungkan untuk perbaikannya sekitar Rp80 miliar. Untuk proses perbaikan telah dimulai sejak Minggu kemarin (31/8), dan kita lanjutkan terus. Kami menargetkan mudah-mudahan dapat selesai pada 7 September sehingga dapat segera fungsional,” jelas Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad di Jakarta, Selasa (2/9).

Semulanya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menawarkan bantuan dukungan dari Kementerian PU terkait perbaikan fasilitas gerbang tol. Namun dari pihak Jasa Marga menyatakan sanggup untuk memperbaiki.

Adapun Menteri PU, Dody Hanggodo bersama jajaran BUJT Jasa Marga meninjau kondisi fasilitas layanan jalan tol terdampak pada Selasa (2/9). Peninjauan dilakukan di Gerbang Tol (GT) Pejompongan. Berdasarkan laporan, total terdapat 7 gerbang tol dalam kota yang terdampak yaitu GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2, dan GT Kuningan 1. 

Dari jumlah tersebut, 6 gerbang tol mengalami kebakaran dan 1 gerbang tol mengalami kerusakan parsial. Akibatnya, layanan transaksi, peralatan tol, ruang petugas, hingga instalasi kelistrikan mengalami gangguan yang membutuhkan rekondisi dan penggantian baru.

Adapun Jasa Marga telah melakukan langkah tanggap darurat berupa pembersihan material di lokasi, sterilisasi area, serta pengoperasian Mobile Reader sebagai solusi layanan sementara. Dengan langkah ini, arus lalu lintas dapat kembali dikelola meski beberapa gerbang tol masih dalam tahap perbaikan. 

Selain meninjau gerbang tol, Menteri Dody juga meninjau 2 Halte TransJakarta yang terdampak aksi penyampaian aspirasi, yaitu Halte Polda Metro Jaya dan Halte Senayan. Dalam tinjauan ini, Kementerian PU ingin memastikan proses rehabilitasi dan renovasi fasilitas publik tersebut berjalan dengan tepat dan cepat.

“Kementerian PU akan mendukung perbaikan halte ini karena rusaknya cukup parah. Fokus kami, agar halte ini bisa fungsional dulu dalam tempo waktu secepat-cepatnya. Sementara dari pihak TransJakarta akan menyiapkan sistemnya. Nanti Kementerian PU akan berkoordinasi lebih detail bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembagian penanganannya,” jelas Menteri Dody.

Menteri Dody juga mengatakan, Kementerian PU telah melakukan Rapat Internal bersama Kepala Balai Penataan Bangunan dan Penataan Kawasan (BPBPK), Direktorat Jenderal Cipta Karya di seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan mengenai infrastruktur publik yang terdampak aksi penyampaian aspirasi. 

“Untuk detailnya belum ada, namun kemarin kami Rapat Internal melakukan pendataan. Dari hasil hitung cepat, kami perkirakan kebutuhannya sekitar Rp900 miliar di seluruh Indonesia. Namun setelah nanti titik-titik penanganan sudah jelas akan kita hitung kembali,” jelas Menteri Dody.

Jadi Prioritas

Kementerian PU menekankan bahwa pemulihan Halte TransJakarta merupakan prioritas karena menyangkut kelancaran mobilitas warga, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, percepatan rehabilitasi menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi pasca insiden.

 “Targetnya bisa segera fungsional dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya. Sehingga masyarakat pengguna TransJakarta tidak terganggu aktivitasnya. Kalau target fungsional dari Kementerian PU tentu secepatnya, mungkin dalam waktu 7 hari. Namun, kalau target perbaikan fisik tergantung dengan tingkat kerusakannya. Kalau rusak sedang hingga berat, bahkan perlu dibongkar dan dibangun ulang tentu perlu waktu beberapa bulan,” tambah Menteri Dody.

Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait guna menjamin kelancaran proses perbaikan dan keberlangsungan layanan transportasi. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi layanan jalan tol dan TransJakarta serta dapat meminimalisasi dampak bagi masyarakat pengguna.