KP2MI Data Anak Pekerja Migran untuk Bersekolah di Sekolah Rakyat

JAKARTA - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menjajaki pendataan anak-anak pekerja migran yang layak untuk bersekolah di Sekolah Rakyat, guna memastikan mereka memperoleh akses pendidikan yang layak demi masa depannya.

“Jadi memang salah satu concern kami juga adalah anak pekerjaan migran. Di mana karena keluarga mereka, ibunya mungkin atau ayahnya mungkin merantau ke luar negeri, bekerja di luar negeri," kata Wakil Menteri P2MI Cristina Aryani selepas meninjau siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 6 Jakarta, Senin (11/8).

Dia memastikan kementeriannya akan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Sosial dan kementerian terkait lainnya untuk memetakan potensi penerimaan anak-anak pekerja migran ke dalam Sekolah Rakyat, sehingga manfaat program ini bisa dirasakan lebih luas.

Hal tersebut sejalan sebagaimana data KP2MI bahwa saat ini permintaan untuk tenaga kerja asal Indonesia di luar negeri mencapai 400 ribu orang per tahun, di antaranya sekitar 150 ribu orang yang sudah disalurkan secara aktif ke sejumlah negara tujuan.

“Pendidikan menjadi faktor kunci untuk memutus rantai kemiskinan di keluarga pekerja migran, agar mereka mempunyai harapan, mempunyai kesempatan untuk memiliki penghidupan yang lebih baik nantinya,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilainya sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengisi kesenjangan akses pendidikan yang belum terjangkau program beasiswa maupun bantuan lain.

Menurut dia, Sekolah Rakyat memberikan lingkungan belajar yang kondusif dan fasilitas layak, sehingga mampu memotivasi anak-anak dari keluarga pada tingkat kesejahteraan terendah desil 1-2 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk fokus pada pendidikan.

Menurut Cristina Aryani, Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen penting pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan di seluruh lapisan masyarakat.

Dia tidak menampik meski banyak program beasiswa pendidikan yang telah berjalan, tetapi masih terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga tingkat kesejahteraan terendah.

"Mungkin bagi mereka untuk bisa mengenyam pendidikan itu hanya suatu harapan, hanya suatu angan-angan. Nah, Bapak Presiden Prabowo mengambil ini, betul-betul meresapi kenyataan ini. Ada banyak contoh yang beliau selalu sampaikan pada kami dalam rapat kabinet ya, dan membentuk lah apa yang disebut sebagai sekolah rakyat,” kata dia, yang didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.

SRMP 6 merupakan salah satu dari 65 Sekolah Rakyat rintisan tahap pertama yang para siswanya sudah memulai kegiatan belajar mengajar dengan menempati asrama pada awal Juli, dan sementara menempati Sentra Handayani Kementerian Sosial di Ciracas Jakarta, Timur.

Tercatat ada 75 siswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN 1-2) yang berdomisili di Jakarta.

"Keberadaan guru, wali asuh dan wali asrama yang mendampingi siswa secara penuh merupakan salah satu kunci keberhasilan program ini. Selain pembelajaran akademik, pembinaan karakter dan keteraturan hidup menjadi fokus utama pendidikan di sekolah tersebut," kata Cristina menambahkan.

Ia berharap program ini terus diperluas agar dapat mencakup lebih banyak daerah terpencil, termasuk bagi anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan orang tuanya merantau, sehingga kesenjangan pendidikan dapat dipersempit dan generasi muda memiliki peluang yang setara untuk meraih masa depan.

“Kami ingin memastikan anak-anak ini tumbuh dengan harapan, kesempatan, dan keterampilan yang memadai,” katanya