Belanja Daerah Kepri 2025 Naik Rp15 Miliar dalam APBD Perubahan

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan Belanja Daerah pada APBD Perubahan Kepri Tahun 2025 diproyeksikan naik Rp15 miliar dibanding APBD murni, yaitu dari Rp3,918 triliun menjadi Rp3,933 triliun.

Menurut Ansar, kenaikan Belanja Daerah itu disebabkan adanya peningkatan pembiayaan daerah untuk sejumlah sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur rumah sakit umum daerah (RSUD), lalu pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan perbaikan jalan lintas roro Penarik di Kabupaten Lingga.

"Termasuk beberapa pembiayaan pelayanan dasar di sektor pendidikan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata Ansar di Tanjungpinang, Kamis.

Sementara untuk Pendapatan Daerah di APBD Perubahan Kepri 2025 diproyeksikan turun sekitar Rp7 miliar, yaitu dari Rp3,918 triliun menjadi Rp3,911 triliun.

Penurunan itu dipicu beberapa penyesuaian komponen pendapatan daerah yang mengalami pengurangan, khususnya pada sektor dana transfer pusat, ditambah pemberlakuan kebijakan opsen pajak.

Ansar menjelaskan penyusunan APBD Perubahan 2025 bertujuan untuk menyesuaikan arah kebijakan fiskal daerah berdasarkan perkembangan ekonomi serta kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan.

Perubahan ini bukan hanya bentuk respons terhadap dinamika pembangunan, tetapi juga bagian dari upaya penyesuaian terhadap realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang telah terjadi sampai pertengahan tahun.

"Penyusunan ini memperhatikan perkembangan semester pertama 2025, perubahan asumsi pendapatan daerah, pergeseran program kegiatan, serta penyesuaian atas SiLPA tahun sebelumnya," ucapnya.

Ansar berharap Rancangan APBD Perubahan 2025 yang sudah diajukan kepada DPRD Kepri, Rabu (6/8), dapat segera dibahas lebih lanjut dan menghasilkan keputusan terbaik demi kesejahteraan masyarakat.

"Pemprov Kepri berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan transparan, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Ansar.

Secara terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kepri Tengku Afrizal Dahlan menyatakan pihak legislatif segera menindaklanjuti pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) usai menerima dokumen rancangan APBD perubahan 2025 dari pemprov.

"Kita segerakan pembahasannya agar APBD Perubahan ini bisa disahkan tepat waktu," kata Afrizal.