Rano Karno Desak Penindakan Tegas Pengoplos Beras

Jakarta - Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menginstruksikan kepada instansi terkait agar memberikan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam pelanggaran mutu beras (beras oplosan).

"Dievaluasi saja. Kalau ada kesalahan, tindak saja," kata dia usai meninjau lokasi kebakaran di Jalan Kutilang, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (20/7).

Rano tak menanggapi lebih lanjut terkait kasus dugaan beras oplosan.

Namun, dalam kesempatan sebelumnya dia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan bersikap transparan dan mendalami masalah secara objektif. Dia juga memastikan adanya audit dan pemeriksaan internal oleh Inspektorat DKI Jakarta.

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta berencana memanggil salah satu BUMD yaitu FS yang diduga terlibat dalam kasus beras oplosan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengatakan tujuan pemanggilan untuk meminta penjelasan tentang mutu beras yang dijual selama ini.

Baco mengatakan, apabila FS terbukti mengoplos beras dengan mutu di bawah premium, maka Pemprov DKI harus memberikan sanksi tegas.

Dia tak ingin masyarakat dirugikan akibat beras yang dibeli dengan harga premium namun yang didapatkan justru beras dengan mutu standar medium.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyebut beras bermerek produksi sejumlah pihak yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar mutu beras premium.

Hal itu diketahui setelah dilakukan pengujian laboratorium di lima lokasi berbeda. Kementan juga menyatakan temuan tersebut juga menunjukkan bahwa produk dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), yang berpotensi merugikan konsumen.