Kemarau Basah Ancam Produksi Pangan, Pakar UGM Soroti Pentingnya Prediksi Cuaca Detail

Yogyakarta – Indonesia sempat mencatat surplus beras di awal 2024, sebuah pencapaian yang disambut sebagai kebangkitan sektor pertanian nasional. Namun, kondisi itu kini dihadapkan pada tantangan baru: fenomena kemarau basah yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan.

Musim kemarau yang semestinya kering justru disertai curah hujan tinggi pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Beberapa wilayah bahkan mengalami banjir di tengah periode yang seharusnya menjadi waktu optimal untuk penanaman hortikultura. Situasi ini memunculkan kekhawatiran serius di kalangan petani dan akademisi.

“BMKG memprediksi kemarau basah ini akan berlangsung hingga Oktober 2024,” ujar Bayu Dwi Apri Nugroho, Ph.D., pakar agrometeorologi dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM, dalam keterangannya, Senin (14/7). Ia mengingatkan bahwa kemarau basah tidak hanya meningkatkan risiko bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor, tetapi juga berdampak langsung pada sektor pertanian, terutama kegagalan tanam dan panen.

Menurut Apri, banyak petani mengalami kerugian akibat salah perhitungan. Mereka mengira curah hujan akan menurun pada Mei-Juni seperti biasanya, namun justru menghadapi curah hujan tinggi yang menyebabkan lahan tergenang. “Akibatnya, banyak petani tidak bisa menanam atau bahkan gagal panen (puso),” terangnya.

Kendati demikian, Apri menilai kemarau basah juga membawa peluang di wilayah yang selama ini kekurangan air, seperti Papua dan kawasan Indonesia timur. “Di daerah tadah hujan, curah hujan tinggi bisa membantu ketersediaan air untuk pertanian,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi dampak negatif kemarau basah dan fenomena La Niña yang menyertainya, Apri mendorong sejumlah langkah strategis. Pertama, ia menekankan pentingnya sistem prediksi cuaca yang lebih detail hingga tingkat desa, agar petani bisa mengambil keputusan yang tepat. “Prediksi dini sangat bermanfaat dalam merencanakan pengelolaan sumber daya air, pertanian, hingga energi dan transportasi,” katanya.

Ia juga mendorong edukasi yang masif kepada masyarakat, khususnya petani, terkait anomali iklim seperti La Niña. Peran penyuluh pertanian dinilai krusial untuk menyampaikan informasi ini secara berkelanjutan.

Selain itu, Apri menyarankan adanya skema perlindungan seperti asuransi pertanian untuk menekan kerugian akibat gagal panen. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung seperti pompa untuk irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan kuarter, serta penggunaan benih tahan genangan seperti Inpara dan Inpari.

“Fenomena iklim seperti La Niña bukan hanya tantangan teknis, tapi juga soal kebijakan jangka panjang. Pemerintah perlu hadir dengan strategi mitigasi dan perlindungan yang menyentuh langsung ke lapangan,” tutupnya.