Sensus Ekonomi Memerlukan Banyak Data Pribadi, Apakah Dijamin Aman? Ini sangat Rawan

JAKARTA – Sensus termasuk ekonomi sering minta banyak data pribadi warga. Pertanyaannya apakah data warga aman? Pekerja sensus bisa saja mengumpulkan, menyimpan, lalu dijual. Jadi, siapa yang bisa menjamin keamanannya?

Tapi Badan Pusat Statistik (BPS) katanya menjamin keamanan data pemilik usaha, termasuk nilai penjualan hingga identitas usaha yang dikumpulkan untuk Sensus Ekonomi 2026.

"Isu keamanan dan kerahasiaan data itu sensitif. Ada beberapa tahapan supaya data yang dikumpulkan bisa dijaga keamanan dan kerahasiaannya," ujar Direktur Statistik Distribusi BPS, Sarpono dalam talkshow di Jakarta yang dipantau, Jumat. Tapi Sarpono kan tidak ke lapangan. Siapa yang bisa menjamin petugas lapangan tidak nakal?

Dia menyampaikan dari segi operasional lapangan, petugas sensus yang akan melaksanakan proses pendataan harus menjalani pelatihan. Kemudian, mereka melakukan perjanjian kontrak kerja berisi keharusan petugas secara profesional menjaga kerahasiaan data. Perjanjian ini juga tidak menjamin. Sekarang kan banyak orang nakal.

Dari aspek sistem, BPS menerapkan sistem enkripsi end to end, yaitu sistem keamanan yang memastikan hanya pengirim dan penerima data mentah atau hasil yang dapat membaca atau melihat isi data tersebut.

Lalu, BPS membangun sistem sesuai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Di lain sisi, BSSN akan terus menerus memantau sistem yang digunakan untuk pengumpulan data.

Selain itu, infrastruktur BPS sudah mendapat sertifikasi ISO 27001 yaitu tentang sistem manajemen keamanan informasi. "Jadi, rangkaian itulah tahapan-tahapan yang diupayakan BPS untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang dikumpulkan," kata Sarpono.

Kemudian, khusus petugas sensus ekonomi, mereka mengenakan atribut antara lain rompi petugas sensus, membawa tanda pengenal berisi  barcode atau kode batang berisi identitas diri yang mengacu pada database petugas. "Lalu, petugas yang akan datang ke rumah tangga akan izin dulu pada Ketua RT setempat. Petugas yang datang ke kantor atau pasar memakai atribut dan izin ke pengelola," ujarnya.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan BPS untuk semua usaha. Ini merupakan amanat Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, mencakup semua skala usaha dari mikro, kecil, menengah maupun besar, kecuali usaha di sektor pertanian.

"Jadi, terakhir dilakukan tahun 2016, 10 tahun lalu sampai sekarang banyak dinamika yang terjadi khususnya perekonomian. Sensus ekonomi akan memotret perubahan-perubahan tersebut sampai kondisi yang terkini," katanya.

Adapun data yang dikumpulkan sifatnya pokok saja seperti identitas usaha termasuk nama pengusaha, alamat usaha, jumlah tenaga kerja, nilai penjualan, dan modal.