Tok! Pagu Indikatif Kementerian PU Tahun 2026 Rp.70,86 Triliun, Fokus Dukung Program Prioritas Nasional

JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima pagu indikatif untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp.70,86 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional seperti swasembada pangan melalui pembangunan dan penguatan infrastruktur dasar. 

“Fokus utama tahun 2026 masih sama yaitu preservasi jalan dan peningkatan konektivitas wilayah serta memperkuat jaringan irigasi dan normalisasi sungai. Karena kami mendapat arahan untuk fokus bisa mencapai swasembada pangan mulai dari tahun 2025 dan seterusnya,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (10/7).

Berdasarkan pagu indikatif Rp70,86 triliun tersebut, Kementerian PU menetapkan kegiatan prioritas bidang sumber daya air sebesar Rp20,51 triliun antara lain pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendali banjir, pengaman pantai, penyediaan air baku, dan pembangunan bendungan ongoing. Kemudian, kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp31,8 triliun antara lain pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan, pembangunan dan duplikasi jembatan, preservasi dan penggantian jembatan, pembangunan flyover/underpass, pembangunan jalan tol, serta preservasi rutin jalan dan jembatan. 

Sedangkan pada bidang permukiman sebesar Rp4,11 triliun antara lain perluasan SPAM, pengelolaan air limbah, dan pembangunan bangunan gedung. Bidang prasarana strategis sebesar Rp13,53 triliun antara lain Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) madrasah, sekolah rakyat, perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, prasarana perekonomian, prasarana olahraga, prasarana cagar budaya, prasarana kesehatan, prasarana peribadatan, dan prasarana strategis lainnya. Sementara, untuk dukungan manajemen lainnya dialokasikan Rp0,91 triliun.

“Namun, berdasarkan hasil exercise mandiri, kami masih memerlukan tambahan anggaran untuk TA 2026 sebesar Rp68,88 triliun yang terdiri dari program teknis Rp65,28 triliun dan program dukungan manajemen Rp3,6 triliun,” tambah Menteri Dody. 

Kebutuhan tambahan untuk program strategis mencakup swasembada pangan Rp4,92 triliun, penyelesaian kontrak tahun jamak Rp12,01 triliun, Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp2,26 triliun, kegiatan baru Rp17,62 triliun, vokasi Rp0,01 triliun, dukungan teknis pusat/balai Rp3,51 triliun, pengadaan lahan Rp2,49 triliun, dana tanggap darurat bencana Rp0,55 triliun, Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM)/padat karya Rp3,98 triliun, operasi/preservasi/optimalisasi infrastruktur eksisting Rp6,03 triliun, sekolah rakyat Rp10 triliun, dan dukungan DOB Papua Rp1,77 triliun. Sedangkan, dukungan manajemen mencakup belanja pegawai Rp2,84 triliun dan belanja non operasional Rp0,76 triliun. 

“Kami sangat berharap kebutuhan ini dapat menjadi bahan perhatian dalam proses pemeriksaan lebih lanjut antara Komisi V dan Kementerian Keuangan agar pembangunan infrastruktur nasional dapat berjalan berkesinambungan dan tidak terputus,” tutup Menteri Dody.