Krisis Politik di Thailand Memuncak, Rakyat Desak Perdana Menteri Mundur

BANGKOK - Ratusan demonstran berkumpul di Bangkok, Sabtu (28/6), dalam aksi unjuk rasa terbesar sejak Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra memimpin pada 2023. Massa menuntut pengunduran diri Paetongtarn di tengah meningkatnya kemarahan publik terkait sengketa perbatasan dengan Kamboja, dilansir dari CNA.

Selain itu, unjuk rasa ini juga terkait dengan krisis politik dan ekonomi yang kian dalam. Demonstrasi dipusatkan di sekitar Victory Monument, dipimpin oleh kelompok United Force of the Land.

Kelompok tersebut merupakan koalisi aktivis nasionalis yang sejak lama menentang pemerintahan yang didukung keluarga Shinawatra. Mereka mengibarkan bendera dan menyerukan pergantian kepemimpinan, menandai eskalasi tekanan terhadap pemerintah.

PM Paetongtarn menyatakan tidak khawatir dengan demonstrasi tersebut dan menginstruksikan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban. "Itu adalah hak rakyat dan saya tidak akan membalas," ujar dia.

Krisis kian memburuk setelah Partai Bhumjaithai menarik dukungannya dari koalisi pemerintahan pekan lalu. Keputusan tersebut dipicu oleh bocornya percakapan telepon antara PM Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.

Dalam percakapan itu, Paetongtarn tampak berupaya menyenangkan Hun Sen dan secara terbuka mengkritik seorang komandan militer Thailand. Meskipun Paetongtarn telah meminta maaf, dampak politik dari percakapan tersebut belum mereda.

Sejumlah senator mengajukan petisi kepada Mahkamah Konstitusi dan Komisi Nasional Antikorupsi. Petisi tersebut bertujuan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etika dan penyalahgunaan kekuasaan.

Jika terbukti bersalah, hasil investigasi dari lembaga-lembaga tersebut bisa berujung pada pencopotan Paetongtarn dari jabatannya. Paetongtarn kini menghadapi ancaman nyata dari oposisi, tekanan publik, hingga kemungkinan mosi tidak percaya dalam sidang parlemen mendatang. ils/I-1