Foto: Siap Dibawa ke DPR, Naskah DIM RUU KUHAP Ditandatangani

Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto (tengah), Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kiri), Jaksa Agung (Jagung) ST Burhanuddin (kedua kiri), Kepala Kepolisian Republik Indoensia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Parbowo (kanan) dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Marsda TNI (Purn) Bambang Eko Suhariyanto (kedua kanan) berbincang usai menandatangani Naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Graha Pengayoman, Gedung Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, Senin (23/6). DIM RUU KUHAP ini kemudian akan dibawa ke DPR yang merupakan inisiator dari revisi, untuk disesuaikan dan diharapkan segera rampung sehingga dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, pada 1 Januari 2026.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto (kedua kiri) Jaksa Agung (Jagung) ST Burhanuddin (kedua kanan), Kepala Kepolisian Republik Indoensia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Parbowo (kiri) dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Marsda TNI (Purn) Bambang Eko Suhariyanto (kanan) menandatangani Naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) , di Graha Pengayoman, Gedung Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, Senin (23/6).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kedua kiri) bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri), Ketua Mahkamah Agung Sunarto (tengah), Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanuddin (kedua kanan) dan Wamen Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto (kanan) menunjukkan dokumen naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) usai ditandatangani di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (23/6).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kiri) memberi  sambutan saat acara penandatanganan Naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Graha Pengayoman, Gedung Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, Senin (23/6).