Pemerintah akan Bahas Pendanaan untuk 80.000 Koperasi Merah Putih

JAKARTA - Pemerintah akan menggelar rapat pembahasan skema pendanaan program Koperasi Desa Merah Putih.

Dikutip dari Antara, rapat yang dijadwalkan Senin sore itu akan berlangsung di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, menurut Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Dalam jumpa pers, Setiadi mengatakan pembahasan akan difokuskan pada upaya memastikan kelancaran pengembangan dan operasional koperasi desa setelah struktur organisasi dan status hukumnya rampung.

"Rapat di Hambalang ini akan difokuskan pada pengembangan dan operasional. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan monitoring, evaluasi, dan identifikasi potensi unik masing-masing koperasi desa," katanya.

Setiadi menyatakan target pembentukan 80.000 koperasi sudah terpenuhi. Langkah selanjutnya adalah pengurusan status hukum koperasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diharapkan rampung akhir Juni ini.

Koperasi-koperasi tersebut dijadwalkan mulai beroperasi antara Juli dan Oktober 2025.

Menurut Setiadi, anggaran yang dibutuhkan untuk mendirikan 80.000 koperasi tersebut diperkirakan mencapai 400 triliun rupiah (sekitar 24,2 miliar dolar AS).

Pemerintah telah menetapkan pagu pinjaman awal hingga 3 miliar rupiah per koperasi. Pendanaan akan disediakan oleh bank-bank milik negara dan tidak akan berbentuk hibah. Setiap koperasi akan diminta untuk membayar kembali pinjaman tersebut secara mencicil selama periode enam tahun.

Namun, beberapa pengamat telah menyuarakan kekhawatiran bahwa model pembiayaan ini dapat meningkatkan risiko kredit macet (NPL). Ada kekhawatiran bahwa mengandalkan alokasi dana desa untuk membayar kembali pinjaman dapat menimbulkan tekanan jangka panjang pada anggaran desa.