Gubernur Pramono Anung Tegaskan Profesionalisme dalam Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2025

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menandatangani Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 bersama seluruh pejabat pimpinan tinggi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Senin (23/6). Ia menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen nyata untuk menjalankan roda pemerintahan secara profesional dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menyatakan pentingnya kerja kolektif antara pimpinan dan seluruh aparatur Pemprov DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Rano Karno tidak akan mampu menjalankan pemerintahan dengan baik tanpa dukungan kinerja optimal dari seluruh jajaran.

"Tentunya, saya dan Bang Dul (Wakil Gubernur Rano Karno) tidak mungkin bisa memimpin dengan baik jika Saudara-saudara sekalian tidak bekerja secara kolektif. Bersama, kita wujudkan target kinerja yang telah diselaraskan dengan kebijakan strategis jangka menengah dan panjang," ujarnya.

Gubernur juga menekankan prinsip profesionalisme sebagai pondasi utama dalam membentuk tim kerja yang solid dan berintegritas. Ia menyatakan tidak akan membuka ruang bagi praktik “titipan jabatan” atau kepentingan pribadi dalam struktur pemerintahan.

"Profesionalisme adalah kata kunci utama dalam bekerja secara kolektif. Saya tahu, dengan sikap profesional, Saudara akan mampu bekerja dengan baik. Karena itu, saya tegaskan agar tidak ada pekerjaan yang bersifat pribadi atau karena titipan," tegasnya.

Perjanjian kinerja ini disertai dengan rencana aksi konkret sebagai pijakan dalam mencapai indikator kinerja yang jelas dan terukur. Hal ini merupakan bagian dari strategi besar Jakarta menuju Top 20 Global Cities pada tahun 2045. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengarahkan pembangunan pada isu-isu strategis seperti tata kelola pemerintahan berbasis riset dan inovasi, inklusivitas, keberlanjutan, serta pemanfaatan teknologi modern.

Gubernur Pramono juga mengingatkan pentingnya merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan agar tidak ada kelompok yang tertinggal. Ia meminta jajaran birokrasi untuk membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Saya meminta seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus melakukan upaya terbaik dalam merangkul seluruh elemen masyarakat, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan kota ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, menyampaikan bahwa penandatanganan dokumen tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Pemprov. Menurutnya, dokumen ini menjadi landasan bagi para pimpinan dalam memahami secara menyeluruh target dan strategi kerja yang harus dijalankan.

"Kami perlu melakukan penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja agar para pejabat pimpinan tinggi berkomitmen bekerja dengan tulus dan ikhlas, serta memahami secara utuh sasaran, tujuan, target, dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya," jelas Chaidir.

Adapun peserta penandatanganan perjanjian kinerja tersebut terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda), para deputi, asisten deputi, asisten Sekda, inspektur, kepala dinas, kepala badan, wali kota administrasi, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD DKI Jakarta, serta para kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah.