PLTS Jadi Satu-satunya Pembangkit Energi Terbarukan di Pulau Semau, NTT

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terletak di Desa Huilelot, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang menjadi satu-satunya pembangkit listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) yang mendukung kelistrikan yang ada di pulau tersebut

Manager Unit Pelaksana Pembangkitan Timor Ismanta kepada wartawan di PLTS Semau, Senin, menjelaskan selain PLTS, terdapat pula Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

“Tadi saya cek beban penggunaan listrik pada siang hari mencapai 400 sampai 450 kilowatt (kw), lalu beban malam atau beban puncak berada angka 750-760 kw,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa sistem kerja dua pembangkit yang ada di pulau tersebut adalah saling mendukung. Sehingga PLTS yang sudah berdiri sejak tahun 2012 itu saat ini membantu dengan cara hybrid PLTD yang ada di pulau itu.

“Nah dukungan dari PLTS ini memang siang hari. Jam 10.00 WITA, sudah mulai support sekitar 80 kilowatt peak (kwp) dan beban puncaknya di 100 sampai dengan 120 kwp di PLTS kami,” katanya.

Sejujurnya, ujar dia, dukungan dari PLTS yang memiliki 1.972 panel surya itu tersebut di satu sisi membuat PLTD menghemat pembelian bahan bakar yang nilainya bisa mencapai Rp1 miliar dari total pembelian keseluruhan dalam sebulan mencapai Rp5 sampai Rp7 miliar.

Ismanta menambahkan bahwa pada dasarnya dukungan dari PLTS hanya dilakukan pada saat siang hari saja, namun pada malam hari, masih ada dukungan melalui energi surya yang disimpan di dalam baterai.

“Namun ketahanannya hanya mampu dua sampai tiga jam saja,” ujar dia.

General Manager PT PLN UIW NTT F Eko Sulistyono usai meninjau dua pembangkit tersebut mengatakan bahwa di Pulau Semau terdapat dua pembangkit berbeda.

“Pada dasarnya keduanya memilik karakteristik masing-masing,” ujar dia.

Dia menambahkan bahwa potensi pengembangan EBT tenaga surya di Pulau Semau sangat menjanjikan apalagi masih banyak lahan kosong yang bisa dimanfaatkan.

Karena itu menurutnya bisa dikembangkan, namun butuh dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah.