Dinas ESDM Kaltim Kolaborasi Pulihkan Area Bencana Eks Tambang Ilegal

SAMARINDA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur (Kaltim) berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memulihkan wilayah Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdampak bencana longsor akibat curah hujan tinggi dan bekas aktivitas tambang ilegal.

"Longsoran tersebut menyebabkan tertutupnya aliran sungai, mengakibatkan banjir yang merendam 64 rumah warga selama lebih dari tiga hari," kata Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto di Loa Janan Kutai Kartanegara, Minggu (18/5).

Pihaknya turun langsung ke lokasi bencana bersama Kepala Desa Purwajaya serta perwakilan dari PT ABK dan PT IBP untuk meninjau dampak dan merencanakan langkah-langkah normalisasi sungai.

Banjir tersebut tidak hanya merendam puluhan rumah, di mana 15 di antaranya mengalami kerusakan berat hingga tidak layak huni, tetapi juga mengisolasi 238 jiwa.

Selain itu, lahan pertanian seluas setengah hingga dua kilometer di sepanjang jalur sungai Jatah Margamulya Loa Janan yang menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 700 kepala keluarga dengan 1.700 jiwa juga terendam banjir.

Dalam tinjauan tersebut, pemerintah setempat memberikan dukungan berupa beberapa kebutuhan mendesak untuk mempercepat pemulihan kondisi wilayah.

Kebutuhan tersebut meliputi penggunaan alat berat jenis ekskavator lengan panjang untuk membersihkan material longsoran yang menutup sungai. Kemudian, dukungan bahan bakar untuk mini ekskavator dan genset milik warga juga menjadi prioritas untuk membantu aktivitas sehari-hari dan upaya pembersihan skala kecil.

"Evakuasi dan mitigasi bencana di wilayah terdampak juga menjadi perhatian utama untuk menjamin keselamatan warga," Ujar Bambang.

Sebagai langkah awal, tim gabungan bakal menjebol tanggul darurat yang terbentuk akibat longsoran. Upaya ini diharapkan dapat menjadi jalur aliran air sementara, mengurangi genangan, dan mempercepat surutnya banjir.

Bambang menyatakan komitmennya untuk mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang ada agar aliran sungai dapat kembali normal dan aktivitas masyarakat dapat pulih secepat mungkin.

"Aksi kolaboratif ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam mengatasi dampak buruk aktivitas pertambangan ilegal dan bencana alam," katanya.