Foto: Rapat Dengan Komisi II DPR, Menteri ATR/Kepala BPN Desak Daerah Bebaskan Pajak Sertifikat bagi Warga Miskin

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/4). Dalam rapat yang membahas Evaluasi capaian program kerja dan pelaksanaan anggaran Tahun 2025 tersebut, Nusron Wahid meminta Komisi II DPR diminta aktif mendorong pemerintah daerah (pemda) di daerah pemilihan masing-masing agar membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atau pajak sertifikat bagi warga miskin ekstrem yang menerima program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).