Kemenhan Tegaskan Pangkalan Militer di Wilayah RI Bakal Kontraproduktif dengan Kepentingan Nasional

Kemenhan menegaskan penggunaan dan keberadaan pangkalan militer di wilayah RI kontraproduktif dengan kepentingan nasional dan kepentingan strategis Indonesia.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan penggunaan pangkalan militer di wilayah RI akan kontraproduktif dengan kepentingan nasional.

Kepala Biro Informasi Kemenhan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas mengatakan bahwa saat ini visi pemerintahan Indonesia untuk membangun dan menyejahterakan rakyat. “Ketika satu kebijakan itu dibuat, jangan sampai nanti kontraproduktif dan bahkan berdampak pada kepentingan nasional dan kepentingan strategis Indonesia,” ujar Frega saat ditemui di Jakarta, Rabu (16/4).

Maka dari itu, apabila nanti Kemenhan melakukan kerja sama sebagai bagian dari diplomasi pertahanan, dia menekankan bahwa pihaknya tidak bergerak sendiri, tetapi bersama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), mengikuti arahan Presiden RI.

Adapun baru-baru ini terdapat isu adanya penawaran dari Russia untuk menggunakan pangkalan militer di wilayah RI. Frega menyebutkan bahwa kabar itu merupakan informasi yang tidak benar.

“Pada saat pertemuan dengan Sekjen Dewan Keamanan Russia, itu tidak ada sama sekali pembahasan itu,” ucap dia.

Dari sejarah Indonesia beberapa dekade lalu, dirinya tak menampik bahwa memang ada yang pernah menawarkan maupun mengusulkan untuk memakai pangkalan militer yang ada di Indonesia, baik untuk kepentingan perawatan dan pemeliharaan atau hanya untuk logistik.

Bebas Aktif

Kendati demikian meski mengadopsi politik luar negeri bebas aktif, ia menegaskan bahwa prioritas pemerintah Indonesia saat ini membangun dan melakukan modernisasi pertahanan, yang membutuhkan stabilitas nasional.

Apabila terdapat pendekatan yang kurang tepat dilakukan pemerintah Indonesia kepada salah satu kelompok negara, kata dia, tentunya akan berdampak kepada stabilitas.

Maka dari itu, Frega menyebutkan pemerintah Indonesia tidak ingin terjebak dalam konflik yang justru menghambat pertumbuhan maupun modernisasi. “Indonesia menjaga bagaimana kepentingan nasional bisa dilindungi tanpa mencederai hubungan pertemanan ataupun kepentingan strategis dengan negara-negara yang sudah ada,” tegas Frega.

Kabar permintaan Russia muncul berdasarkan adanya pemberitaan media internasional, yang menyampaikan bahwa Federasi Russia mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Russia.

Permintaan itu, disebutkan oleh berita tersebut, disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan RI dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025, dengan maksud menempatkan pesawat-pesawat jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.

Tokoh senior Papua Michael Manufandu mendukung keputusan pemerintah untuk tidak mengizinkan penggunaan pangkalan militer di wilayah Indonesia untuk operasi pesawat-pesawat militer asing.

Michael Manufandu menyebut sangat riskan jika pangkalan militer di wilayah Indonesia digunakan juga untuk operasi pesawat-pesawat militer asing karena hal itu bertentangan dengan konstitusi negara. “Demi kepentingan dan keselamatan negara maka tidak boleh sembarangan menggunakan lapangan terbang yang ada di Biak untuk militer asing,” kata Manufandu di Manokwari, Rabu.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin yang menegaskan bahwa pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi ­Indonesia.  Ant/S-2