Strategi Campuran Dinilai Efektif Hadapi Tarif Impor 32 Persen

JAKARTA - Pemerintah perlu menerapkan strategi campuran antara diplomasi ekonomi, diversifikasi, dan dukungan domestik dalam menghadapi tarif impor 32 persen dari Amerika Serikat (AS). Hal itu diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi akibat dampak kebijakan tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump.

Akademisi Universitas Gajah Mada Yogyakarta Muhammad Edhie Purnawan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (8/4), mengatakan Indonesia memilih jalur diplomatik, menghindari retaliasi, dengan revitalisasi TIFA untuk membahas hambatan perdagangan (konsisten dengan pernyataan Presiden Prabowo saat panen padi di Majalengka, 7 April 2025), dan presiden menekankan pentingnya hubungan baik yang setara.

"Indonesia wajib mempersiapkan diri secermat mungkin, terutama melalui Bank Indonesia, untuk mengendalikan volatilitas mata uang dan mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan bersama Indonesia-AS, seperti penyediaan bahan baku atau investasi, dan dalam rangka konsesi tarif dan menyelamatkan porsi perekonomian yang lebih besar," katanya.

Menurut dia, deregulasi non-tariff measures (NTMs), seperti relaksasi persyaratan kandungan lokal untuk perusahaan ICT AS (GE, Apple, Oracle, Microsoft) berpotensi untuk menawarkan insentif fiskal seperti pemotongan bea masuk, pajak penghasilan, dan PPN, menjadi insentif bagi perusahaan-perusahaan AS.

Diversifikasi pasar ekspor ke Asean, Eropa, Timur Tengah, dan bergabung dalam CPTPP atau BRICS, mengurangi ketergantungan pada AS, sesuai strategi exit option dalam game theory. Kolaborasi dengan Malaysia sebagai ketua Asean 2025 untuk respons kolektif terhadap tantangan perdagangan global harapan besar dalam pendekatan multilateral.

"Dukungan ke industri terdampak melalui insentif pajak dan pelatihan ulang, serta stimulus fiskal untuk dorong konsumsi dalam negeri, stabilkan ekonomi domestik," katanya.

Desakan Bernegosiasi

Senada, Ekonom sekaligus dosen Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar), Endrizal Ridwan menyarankan agar pemerintah Indonesia segera bernegosiasi dengan Pemerintah AS untuk menyikapi tarif timbal balik (reciprocal tariff).

"Saya menyarankan Indonesia membuka diri dan segera bernegosiasi dengan Amerika Serikat melalui pendekatan unilateral untuk menghapus hambatan perdagangan tertentu," kata Endrizal Ridwan, di Padang, Selasa (8/4).

Endrizal juga sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan akan membuka jalur negosiasi dengan AS, dan memperkuat koordinasi dengan negara-negara anggota ASEAN.

Kebijakan baru Presiden AS Donald Trump yang menetapkan tarif timbal balik (reciprocal tariff) terhadap negara-negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia, dinilai berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Kebijakan yang berlaku mulai 9 April 2025 tersebut akan berdampak pada produk asal Indonesia dikenai bea masuk sebesar 32 persen, lebih tinggi dari Malaysia 24 persen dan Filipina 17 persen.

Menurutnya, Indonesia bersama negara lain yang dikenai tarif resiprokal akan berdampak besar. Apalagi AS merupakan salah satu negara tujuan ekspor utama Indonesia. Pada 2024, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan sebesar sekitar 16,8 miliar dollar AS dari nilai ekspor 26,3 miliar dollar AS.

Kebijakan Trump dinilai bisa memukul kedua belah pihak. Sebab, konsumen AS harus membayar harga lebih mahal yang bisa menurunkan permintaan termasuk terhadap produk Indonesia.

Di tingkat regional, Endrizal menilai Indonesia akan terdampak dalam kategori moderat. Untuk komoditas pakaian dan sepatu yang merupakan ekspor utama Indonesia, posisi Indonesia sedikit lebih kompetitif dibandingkan Vietnam yang dikenakan tarif lebih tinggi.

Namun, untuk komoditas seperti karet dan turunannya, Indonesia berpotensi kalah bersaing dengan Malaysia yang dikenai tarif lebih rendah. Artinya, semua negara dirugikan dengan tingkat yang berbeda-beda.