Pengendalian Banjir Jawa Barat, Kementerian PU Rakor Pengadaan Tanah di Wilayah Sungai Bekasi dan Bogor

JAKARTA– Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mematangkan rencana aksi pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek. 

Rapat Koordinasi (Rakor) dilaksanakan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membahas upaya pembebasan lahan pada infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Jawa Barat, Senin (17/3). 

Wamen PU Diana Kusumastuti mengatakan secara Pengendalian banjir Kali Bekasi dilaksanakan Kementerian PU melalui pembangunan tanggul sepanjang 33,52 kilo meter (km), di mana sudah terbangun 13,87 km dan masih belum terbangun 19,64 km karena menunggu pembebasan lahan. 

“Mudah-mudahan soal tanah tadi bisa dilakukan indentifikasi dan inventarisasi data bidang tanah, luasan dan status kepemilikannya, sehingga bulan April Gubernur Jawa Barat bisa menerbitkan penentuan lokasi (penlok) dan akhir Mei 2025 sudah bisa dilakukan pembebasan lahannya. Harapannya Juni sudah mulai pembangunan tanggul-tanggul yang tadi disampaikan kurang 19 km-an," kata Wamen Diana. 

Wamen Diana mengatakan upaya pengendalian banjir di wilayah Jakarta dan Jawa Barat dilaksanakan secara struktural maupun non struktural. Penanganan struktural di antaranya pembangunan tanggul, 2 bendungan kering (dry dam) Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor, Sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1.268 meter, dan pengendalian banjir pada sejumlah sungai di Jawa Barat. 

Kemudian untuk penanganan non-struktural di antaranya pemberdayaan Komunitas Peduli Sungai, Perizinan Pemanfaatan Sempadan Sungai, dan Pembersihan sampah di prasarana pengendali banjir. 

"Yang juga tidak kalah penting adalah pengendalian sampah di daratan atau sebelum masuk ke sungai, ini mohon maaf kerja samanya seluruh stakeholders, termasuk pemda karena salah satu penyebab banjir ini sampah menyumbat aliran sungai,. Kita juga berharap satu paket pengendalian banjir terkait lahan ini termasuk juga penanganan pelestarian situ-situ, serta penyelamatan alih fungsi lahan sawah irigasi dan bendungan dalam rangka swasembada pangan,"kata Wamen Diana. 

Segera Ditertibkan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan pada rakor tersebut telah disepakati setiap bangunan yang berdiri di atas wilayah sungai meliputi badan dan sempadan sungai di Jawa Barat akan ditertibkan. Kementerian ATR/BPN untuk sementara telah mengidentifikasi 124 bidang tanah dan bangunan yang berada di kawasan bantaran Sungai Bekasi yang nantinya akan disinkronkan dengan yang ada di BBWS Ciliwung Cisadane.

"Ini dalam rangka pengendalian banjir di wilayah Bekasi dan Bogor secara komperehensif dalam konteks jangka menengah," kata Menteri Nusron.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan sebagai tindak lanjut rapat tersebut, Pemprov Jawa Barat akan segera membuat kerangka acuan kegiatan pembebasan lahan pada wilayah sungai. Menurut Dedi, secara prinsip kegiatan ini merupakan langkah maju dalam penanganan banjir di wilayah Jawa Barat. 

"Hari ini kita bicaranya sudah pada aspek teknis, tidak lagi penanganan tanggap darurat, tapi kita fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Kami menyambut baik dan akan bekerja untuk menyiapkan kerangka acuannya," kata Dedi Mulyadi.