Sekolah Swasta Gratis di Kawasan Kumuh Dibahas Pansus DPRD DKI

JAKARTA– Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan DPRD DKI Jakarta menyepakati bahwa fokus utama pembahasan adalah menggratiskan sekolah swasta di kawasan kumuh karena dapat menjadi eskalator sosial ekonomi bagi masyarakat.

"Masalah sekolah swasta gratis akan menjadi pembahasan penting dalam pansus, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah kumuh yang membutuhkan," kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggi Arando Siregar di Jakarta, Kamis (13/3).

Menurut dia, kebijakan sekolah swasta gratis ini akan menjadi bagian penting dari Pansus Pendidikan.

Anggi menyoroti tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut karena masih banyak sekolah swasta yang belum bersedia bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam program tersebut.

“Makanya, kami masih menunggu langkah Pemprov untuk merilis daftar sekolah yang akan digratiskan," ujarnya.

Dia menekankan pendidikan adalah faktor utama dalam peningkatan taraf hidup masyarakat karena pendidikan adalah pijakan awal bagi anak-anak untuk mendapatkan pekerjaan.

"Saat ini sistem kerja mengharuskan adanya ijazah, sehingga sekolah gratis menjadi solusi penting," ujarnya.

Selain itu, program sekolah gratis juga dapat mengatasi kendala sistem zonasi dalam penerimaan siswa yang selama ini menjadi tantangan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Ia berharap program itu dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak di kawasan kumuh karena dengan pendidikan yang lebih baik, maka anak-anak memiliki wawasan lebih luas, keterampilan komunikasi yang baik dan berkesempatan mengubah sosial-ekonomi yang lebih besar.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap untuk menguji coba 40 sekolah swasta yang ikut di dalam program "Pendidikan Gratis" untuk memenuhi hak anak memperoleh pendidikan 12 tahun.

"Gubernur juga sepakat di tahun ini kita trial (uji coba) dulu 40 sekolah gratis di wilayah-wilayah yang kondisinya banyak masyarakat menengah ke bawah dan tidak punya sekolah negeri," ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah Rabu (12/3).

Ima mengatakan 40 sekolah swasta ini nantinya akan diumumkan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Namun dia tak mengatakan waktu pastinya. Adapun uji coba program pendidikan gratis diprioritaskan terlebih dahulu untuk masyarakat kurang mampu.

"Kami ingin adanya sekolah gratis, tapi secara bertahap. Karena kondisi keuangan, kami harus bisa mendistribusikan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kalau misalkan mau kita geser pelan-pelan dulu," kata dia.