DPR Awasi Ketat Danantara, Masyarakat Tak Perlu Khawatir dan Tarik Dana Besar-besaran

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto meminta masyarakat agar tidak perlu panik dan menarik dana besar-besaran dari bank pemerintah terkait pembentukan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Ia berjanji bakal mengawasi kinerja sovereign wealth fund (SWF) milik Indonesia tersebut agar melangkah sesuai koridor yang sudah diamanahkan.

"Masyarakat tidak perlu khawatir karena dana tabungannya di bank pemerintah tetap aman dan tidak terpengaruh dengan pembentukan Danantara," jelas dia dalam keterangan tertulis.

Ia melanjutkan, BPI Danantara memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya harus dijaga dengan ketat.

Menurut Darmadi, dengan pengawasan optimal dan terjaganya integritas BPI Danantara, lembaga ini bisa menjadi instrumen kunci dalam membawa Indonesia menuju kemajuan ekonomi yang lebih tinggi. 

"Kalau diawasi dengan baik, BPI Danantara bekerja dengan baik, kami harapkan integritasnya baik, maka dia akan menjadi malaikat penyelamat bagi bangsa ini, dan dia akan membawa negara Indonesia ini terbang tinggi begitu," ujarnya.

Ia melanjutkan, BPI Danantara bertanggung jawab atas pengelolaan aset dengan nilai yang sangat besar, yang diperkirakan mencapai Rp14.000 Triliun. Oleh karena itu, struktur kepemimpinan badan ini harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi tinggi dan rekam jejak yang terbukti dalam pengelolaan investasi. 

Darmadi melanjutkan bahwa keberhasilan BPI Danantara sangat bergantung pada pelaksanaan dan pengawasan yang efektif. Ia berharap berbagai mekanisme kontrol yang diterapkan mampu menjaga kredibilitas dan efektivitas badan ini.

Ia pun berharap bahwa individu yang terpilih dalam struktur organisasi BPI Danantara dapat bekerja dengan baik serta menunjukkan tingkat integritas dan kompetensi yang tinggi. 

"Jadi ya kuncinya di sana, kalau saya lihat memang dari pelaksanaannya dan pengawasannya," tegas dia.

Meskipun secara administratif kompetensi para pejabatnya telah dinilai, ia menegaskan bahwa implementasi dan pelaksanaan di lapangan harus tetap dievaluasi secara ketat oleh DPR serta lembaga pengawas lainnya.

Selain itu, Darmadi mengingatkan bahwa BPI Danantara harus bebas dari intervensi politik agar tetap sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. 

"Saya pikir nanti pengawasannya dari segala arah ini, kalau kita lihat dari Kementerian BUMN, dari DPR, dari BPK, dari auditor, dari penasihat juga mengawasi, dan begitu banyak mengawasi," tegas dia.