Cegah Lonjakan Harga, Operasi Pasar Pangan Murah Digelar Selama Ramadan

JAKARTA - Operasi pasar pangan adalah kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pangan di pasaran dengan cara menjual komoditas tertentu secara langsung ke masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

Operasi pasar biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga seperti Badan Pangan Nasional, Bulog, atau dinas terkait, dengan menjual komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur di lokasi-lokasi strategis seperti pasar tradisional dan pusat keramaian.

Pemerintah mulai menggelar operasi pasar pangan murah guna menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) puasa Ramadhan hingga Idul Fitri 2025.

Peluncuran operasi pasar pangan murah dilakukan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman didampingi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Kepala Badan Pengan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan sejumlah pejabat lainnya, dipusatkan di Kantor Pos Flora Jakarta, Senin (24/2).

"Hari ini, kita melakukan operasi pasar (pangan) perdana. Pertama, untuk menghadapi bulan suci Ramadhan atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia," kata Mentan di sela peluncuran operasi pasar pangan tersebut.

Mentan menyampaikan bahwa operasi pasar pangan murah akan dilakukan di seluruh Indonesia dengan melibatkan 4.500 gerai PT Pos Indonesia. Kemudian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan akan terlibat dalam menyuplai operasi pasar tersebut.

"Dan kita mensuplai bahan pangan setiap hari selama bulan Ramadhan. Teman-teman dari Bulog, ID Food, Berdikari, PPI (PT Perusahaan Perdagangan Indonesia), PTPN (PT Perkebunan Nusantara), semua teman-teman BUMN terlibat untuk membantu operasi pasar besar-besaran," ujarnya pula.

Mentan menegaskan bahwa operasi pasar pangan murah itu sangat penting untuk menjaga stabilitas, dan masyarakat mendapatkan harga pangan yang terjangkau sesuai perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Mentan juga mengingatkan kepada para pengusaha di seluruh Indonesia, agar tidak menjual komoditas pangan di atas harga eceran tertinggi. Apabila hal itu ditemukan, maka segera ditindak Satuan Tugas (Satgas) Pangan berupa sanksi administrasi hingga penyegelan usaha.

"Ini atas perintah Bapak Presiden. Saudaraku, sahabatku, ini pesan penting," ujar Mentan menegaskan.

Operasi pasar pangan murah berlangsung mulai Senin, 24 Februari 2025 hingga 29 Maret 2025. Lima komoditas utama yang akan dijual di Kantor Pos, yaitu minyak goreng (Minyakita) dengan harga RpRp14.700 per liter, bawang putih Rp32.000 per kilogram (kg), gula konsumsi Rp15.000 per kg, daging kerbau beku Rp75.000 per kg, dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp12.000 per kg.

Sementara itu, nampak pula sejumlah mobil boks milik BUMN pangan yang juga menjual komoditas pangan di kawasan Kantor Pos tersebut, seperti komoditas cabai rawit merah di harga Rp28.000 per 0,5 kg dan Rp55.000 per kg, bawang merah Rp27.000 per kg, serta telur ayam ras Rp27.000 per kg.

Direktur Utama PosIND Faizal R Djoemadi menegaskan bahwa keterlibatan pihaknya dalam operasi pasar itu merupakan bentuk komitmen dalam mendukung stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Sebagai perusahaan dengan jaringan luas di seluruh Indonesia, Faizal mengaku bahwa pihaknya siap berkontribusi dalam memastikan bahan pangan pokok dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

"Kami akan memanfaatkan infrastruktur dan kapabilitas logistik kami untuk mendukung kelancaran operasi pasar ini, sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025," ujar Faizal.

Menurut Faizal, saat ini Pos Indonesia memiliki sekitar 4.500 jaringan di seluruh Indonesia. Didukung ribuan armada dan sumber daya manusia (SDM). Pos Indonesia telah berulang kali sukses mendukung program distribusi pangan pemerintah.

Pos Indonesia berharap dengan adanya operasi pasar itu, stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang HBKN Puasa-Idul Fitri 2025 dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah dan perayaan dengan lebih tenang.