Tekan Impor BBM, Program B40 Tahun 2025 Butuh 15,6 Juta Ton CPO

JAKARTA–Pemerintah terus berupaya mengurangi kebergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Tahun ini sejak Januari 2025 telah berjalan program B40 yang membutuhkan 15,6 juta ton crude palm oil (CPO)

Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ir. Edi Wibowo, menyebut kebutuhan CPO ke depan akan terus bertambah untuk program biodiesel yang terus ditingkatkan persentasenya. 

Program B40 adalah program pemerintah untuk menerapkan BBM jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2025.

“Setiap meningkatkan presentasenya ini pasti ada kajian-kajian, misalnya uji jalan, uji mesin dan lain sebagainya. Sekarang pun kami sudah tes untuk B50, supaya kita siap ketika nanti akan diimplemenetasikan,” jelas Edi dalam diskusu "Strategi Penguatan Hilirisasi Sawit Bagi Pangan dan Energi Indonesia” di Bogor, Sabtu (22/2).

Edi mengungkap bahwa penerapan biodiesel saat ini relatif lancar baik dari sisi pasokan maupun penyaluran. Dia mencontohkan dari sisi kualitas, saat ini sudah jarang terdengar isu terkait teknis seperti mesin yang cepat rusak. “Isu teknis filter bahan bakar, ini pas awal awal aja isunya. Setelah saat ini tidak lagi isu yang sering muncul itu,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, manfaat biodieselnya juga signifikan bagi negara dengan setidaknya menghemat devisa negara sebesar 9,33 miliar dollar AS atau sekitar 149,28 triliun rupiah (asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS) sepanjang 2024. Dia memproyeksikan pada B40 setidaknya devisa yang dapat dihemat sebesar147,5 triliun rupiah, pengurangan emisi sebesar 41,46 juta ton CO2 ekuivalen, dan peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar 20,98 triliun rupiah.

“Ke depannya B50 kami masih lakukan kajian, mudah-mudahan bagaimana aspek kecukupan CPO-nya. Karena untuk B40 saja menyedot sekitar 28 persen CPO yang digunakan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sustainability Aprobi, Rapolo Hutabarat mengatakan pelaku usaha terus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan mandatori biodiesel. Dia merinci sejak 2005 kapasitas terpasang biodiesel terus naik, tahun 2024 mencapai lebih dari 20 Juta kilo liter (k/l). 

Di samping itu, Rapolo menyebut jika terdapat juga bahan energi terbarukan seperti bioethanol dan bioavtur yang harus didorong ke depan oleh pemerintah. “Perusahaan bioethanol yang bernaung di Aprobi ada beberapa. Program bioethanol itu belum berjalan seperti yang ditetapkan regulasi. Di Jawa Timur, misalnya, sudah ada percampuran. Kita dorong berjalam program bioethanol bisa jalan baik dari sawit atau minyak nabati lainnya,” jelasnya.

Dikatakannya, bioavtur pun akan menjadi kebutuhan energi ramah lingkungan ke depan yang wajib digunakan di Eropa. “Kembali ke ketahanan energi, kami kira perlu didorong memblending, menggunakan sawit untuk bioavtur. Karena dalam waktu ke depan 2026 atau 2027 harus semua penerbangan yang mendarat ke Eropa menggunakan bioavtur,” ucapnya. 

Mengetahui Proses

Adapun diskusi ini bagian dari rangkaian Workshop Jurnalis Industri Hilir Sawit yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) serta GIMNI dan Aprobi.

Ketua Pelaksana acara Qayum Amri dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tahun kedua setelah sebelumnya diselenggarakan di Bandung. Sehari sebelumnya, Qayum mengatakan bahwa para jurnalis juga diajak untuk mengunjungi kerajinan produk samping sawit seperti helm hingga rompi antipeluru yang berasal dari limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) di pabrik PT Interstisi Material Maju. 

“Kita melihat secara langsung produksinya seperti apa. Jadi tidak hanya sekadar informasi, teori, tapi juga bisa mengetahui prosesnya. Ini memang salah satu pesan, supaya temen-temen jurnalis berkunjung mengetahui prosesnya. Jadi tersampaikan ke masyarakat bahwa hilir sawit tidak hanya minyak goreng, tapi bisa jadi helm dan pengembangan lainnya,” ujar Pemimpin Majalah Sawit Indonesia itu.

Senada, Kepala Bidang Perusahaan BPDP Achmad Maulizal mengatakan pentingnya kegiatan hari ini, karena untuk mendorong hilirisasi sesuai kebijakan Asca Cita Prabowo Subianto untuk memperkuat hilirisasi di bidang pangan dan energi. 

Dia menjelaskan penguatan sawit ini juga sudah tertuang di program-program Presiden Prabowo seperti dalam RPJMN. “Untuk mencapai Indonesia emas, peranan BPDP disini untuk mendorong kemandirian pangan dan energi. Ini menarik sebagai fokus kegiatan hari ini,” ujarnya dalam sambutan.

Dalam konteks swasembada energi, dia menyebut Indonesia harus menyiapkan minyak nabatinya untuk mengganti energi fosil. Menurutnya, hilirisasi sawit pun bisa menopang industri lain seperti maritim. “Misalnya, helm sawit ini untuk mendukung kegiatan maritim. Lalu perahu-perahu yang terbuat dari hasil samping sawit juga bisa mendukung kegiatan maritim nelayan,” sambungnya.

Genjot PSR

Achmad Maulizal menambahkan, fokus BPDP tahun ini terus menggenjot pelaksanaan PSR (program sawit rakyat) tetap. Tanpa PSR, Mauli mengatakan produktivitas sawit Indonesia terus menurun. Saat ini saja, produktivitas petani hanya 2,5-3 ton per ha per tahun. 

Ketua Bidang Komunikasi Gapki Fenny Sofyan menjelaskan tantangan bagi program biofuel di Indonesia berkaitan dengan penurunan produksi dan produktivitas sawit. Data Gapki menunjukkan produksi CPO+CPKO turun menjadi 52,7 juta ton pada 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 54,8 juta ton. Salah satu upaya yang dapat dijalankan adalah Peremajaan Sawit Rakyat tetapi persoalannya terjadi ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian hukum dan berusaha, dikatakan Fenny, terjadi karena banyaknya Kementerian/Lembaga yang mengatur dan/atau terlibat dalam industri sawit (teridentifikasi 37 instansi terlibat), Terdapatnya peraturan perundangan yang tumpang tindih, dan Kebijakan yang mudah berubah.

Di sisi lain, Ketua Akasindo Dr. Gulat Medali Emas Manurung mengharapkan dampak positif program B40 kepada petani sawit untuk menjaga stabilitas harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit.