Kabupaten Bekasi Hanya Punya 143.000 Orang Miskin

BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, mengajukan 143.000 warga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (PBI-APBN).

"Sudah kami ajukan ke Kementerian Sosial untuk bisa menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi, Hasan Basri, Senin.

Dia menyatakan 143.000 warga yang terdaftar dalam DTKS ini berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan melalui musyawarah desa dan kelurahan dengan melibatkan pekerja sosial masyarakat.

"Setelah didata, didapat angka 143.000 yang masuk ke dalam DTKS. Data tersebut kami ajukan ke Kementerian Sosial melalui Surat Bupati Bekasi," katanya.

Hasan mengaku tidak semua warga yang didaftarkan langsung dapat tergabung dalam kepesertaan Program JKN melalui jalur PBI-APBN mengingat proses yang berlangsung secara bertahap.

"Prosesnya dilakukan secara bertahap. Di-cover secara bertahap, yaitu setiap bulan 15.000," katanya.

Pemerintah daerah tetap memberikan layanan serupa melalui alokasi pendanaan yang bersumber dari Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada warga yang belum terlindungi jaminan kesehatan dari pemerintah pusat tersebut.

"Melalui Program Jamkesda masih dapat diberikan layanan melalui ketentuan, dengan mengajukan surat rekomendasi dari kami untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan," kata dia.