Hadapi Ancaman Nuklir Korut, Korsel dan AS Berkomitmen untuk Terus Kembangkan Aliansi

SEOUL – Penjabat Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo, mengadakan pembicaraan via telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, pada hari Minggu (15/12), dan menegaskan komitmen untuk mempertahankan, memperkuat, serta mengembangkan aliansi antara kedua negara.

Han melakukan percakapan selama 16 menit dengan Biden setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada Sabtu (14/12) karena keputusan singkatnya memberlakukan darurat militer pada 3 Desember.

“Pemerintah kami akan menjalankan kebijakan diplomasi dan keamanan tanpa gangguan serta memastikan aliansi Korea Selatan-AS tetap terjaga dan berkembang tanpa tergoyahkan,” kata Han.

Seperti dikutip dari Antara, Han menekankan pentingnya memperkuat postur pertahanan gabungan Korea Selatan-AS di tengah tantangan bersama, seperti ancaman nuklir Korea Utara dan semakin eratnya kerja sama antara Moskwa dan Pyongyang.

Han menjelaskan seluruh urusan pemerintahan akan dijalankan secara ketat sesuai konstitusi dan hukum yang berlaku.Menurut kantor Han, Biden dalam percakapan telepon itu, mengapresiasi penjelasan Han dan menyatakan keyakinannya pada demokrasi Korea Selatan, sambil mencatat ketangguhannya.

Biden menyatakan aliansi Korea Selatan-AS yang kokoh tetap tidak berubah, dan ia akan terus bekerja sama dengan pihak Korea Selatan untuk pengembangan dan penguatan aliansi Korea Selatan-AS serta kerja sama trilateral Korea Selatan-AS-Jepang.

Kerja Sama Trilateral

Han berterima kasih kepada Biden atas perhatian dan upayanya dalam mengembangkan secara dramatis aliansi bilateral dan kerja sama trilateral dengan Jepang selama masa jabatannya. Biden berjanji akan terus mendukung pengembangan aliansi tersebut.

Sebagai Perdana Menteri, Han secara otomatis menjabat sebagai penjabat presiden setelah Yoon diberhentikan sementara dari tugasnya menyusul pemakzulan tersebut.

Anggota parlemen Korea Selatan pada hari Sabtu (14/12), memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas kegagalan penerapan darurat militer, sementara pihak oposisi menyatakannya sebagai kemenangan rakyat.

Dikutip dari The Jordan Times, pemungutan suara tersebut mengakhiri drama politik yang intens selama lebih dari seminggu di wilayah demokrasi Selatan menyusul upaya Yoon yang gagal untuk memberlakukan darurat militer pada tanggal 3 Desember.

Ratusan ribu orang turun ke jalan di Ibu Kota Seoul dalam unjuk rasa yang saling bersaing untuk mendukung dan menentang Yoon pada hari Sabtu.

Dalam pidato yang disiarkan di televisi setelah pemungutan suara parlemen, Yoon yang dimakzulkan mengatakan akan mengundurkan diri, tetapi tidak meminta maaf atas upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

Dari 300 anggota parlemen, 204 memilih untuk memakzulkan presiden atas tuduhan pemberontakan sementara 85 memilih menentang. Tiga abstain, dan delapan suara dibatalkan.

Dengan pemakzulan tersebut, Yoon telah diskors dari jabatannya, sementara Mahkamah Konstitusi Korea Selatan berunding mengenai pemungutan suara.Pengadilan memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon dan Ketua Mahkamah Agung Moon Hyung-bae berjanji untuk mengadakan persidangan yang cepat dan adil.