Guru Diimbau Tidak Golput di Pilkada Serentak

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengimbau para guru tidak golput dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Meski tidak melanggar Undang-undang, menurutnya, Golput tidak bermanfaat.

“Golput menurut saya sikap politik yang tidak banyak manfaatnya dalam konteks kita membangun partisipasi dan aspirasi politik,” ujar Mu’ti, usai acara Diskusi Kebijakan Pendidikan, di Jakarta, Selasa (19/11).

Meski begitu, dia juga mengingatkan guru untuk konsisten dengan profesinya sebagai pendidik. Menurutnya, guru harus tetap netral dan tidak menjadikan satuan pendidikan untuk kampanye calon-calon tertentu.

“Ini penting agar satuan pendidikan itu tetap menjadi institusi pendidikan. Kalau di luar satuan pendidikan silakan para guru berpartisipasi dalam politik menentukan hak pilihnya,” jelasnya.

Mu’ti juga mengakui guru seringkali menjadi jabatan politik. Guru-guru yang mendukung calon kepala daerah yang menang cenderung langsung promosi menjadi kepala dinas, sedangkan pendukung calon yang kalah bisa dimutasi ke tempat yang sulit.

“Kami di kementerian tidak bisa berbuat apa-apa dalam konteks itu karena kewenangannya memang tidak ada pada kementerian pendidikan dasar dan menengah,” katanya.

Distribusi Guru

Dia menjelaskan, distribusi guru akan menjadi kebijakan di tingkat nasional. Masalah yang ada saat ini bukan hanya distribusi belum merata di wilayah pelosok, tapi juga sekolah swasta yang terdampak kekurangan guru karena skema rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mu’ti menyebut, secara rasio guru dan murid sebenarnya kondisi di Indonesia cukup ideal yaitu sekitar 1 banding 15. Hanya saja distribusi belum merata dan beberapa guru mata pelajaran masih sangat kurang.

“Kita melihat realitas di lapangan ada sekolah-sekolah yang memang tidak ada gurunya, satu sekolah hanya satu guru. Sementara ada sekolah yang gurunya berlebih,” ucapnya.

Dia menyebut, persoalan distribusi guru terkendala sistem dan regulasi otonomi daerah. Pihaknya sudah menyurati Presiden RI, Prabowo Subianto terkait hal tersebut.

“Kami terima dari banyak sekali organisasi baik organisasi profesi maupun ormas-ormas yang menyelenggarakan pendidikan saya kira 100 persen meminta supaya guru-guru P3K itu dapat ditugaskan di sekolah-sekolah swasta,” tuturnya.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, meminta pemerintah memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah juga mesti membuka kembali rekrutmen guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memprioritaskan skema PPPK bagi guru honorer di atas 35 tahun.

Dia juga meminta pemerintah memprioritaskan guru honorer baik di sekolah negeri dan swasta untuk diangkat ASN. Menurutnya, harus ada perlakuan dan kesempatan yang adil dan setara bagi guru sekolah negeri dan swasta termasuk madrasah.

“Lalu harus ada distribusi guru yang merata, tidak terkonsentrasi di perkotaan saja serta memenuhi kekurangan guru ASN di wilayah pelosok,” terangnya. ruf/S-2