Parlemen Pertahankan Ishiba sebagai PM

TOKYO – Hasil pemungutan suara di parlemen pada Senin (11/11) menyatakan bahwa Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, masih bisa mempertahankan jabatannya meskipun telah memimpin koalisi yang berkuasa ke hasil pemilihan umum terburuknya dalam 15 tahun.

Anggota parlemen menunjuk mantan menteri pertahanan Ishiba sebagai kepala pemerintahan minoritas, yang berarti ia mungkin menghadapi kebuntuan politik atau perlu berkompromi untuk meloloskan rancangan undang-undang baru.

Ishiba menjabat enam pekan lalu dan mengadakan pemilihan umum cepat pada tanggal 27 Oktober, dengan harapan untuk memperkuat mandatnya sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) yang konservatif.

Namun para pemilih, yang tidak senang dengan inflasi dan skandal dana gelap yang turut menenggelamkan pendahulunya Fumio Kishida, memberikan pukulan telak bagi LDP.

Anggota parlemen di majelis rendah parlemen yang kuat pada Senin berkumpul untuk mengikuti sesi khusus selama empat hari guna mencalonkan perdana menteri, sebuah langkah yang diperlukan setelah pemilihan umum.

Partai-partai oposisi Jepang yang terpecah dalam sejumlah isu utama, menghentikan untuk mengajukan tantangan yang kredibel mereka terhadap Ishiba. Dalam putaran kedua pemungutan suara di parlemen, Ishiba memenangkan 221 suara melawan 160 suara yang diperoleh Yoshihiko Noda, ketua oposisi utama Partai Demokratik Konstitusional Jepang (CDP). Sementara delapan puluh empat suara diabaikan karena mereka mendukung ­politisi lain.

“Majelis ini menunjuk Shigeru Ishiba sebagai perdana menteri,” kata juru bicara majelis rendah Fukushiro Nukaga, saat Ishiba membungkuk kepada rekan anggota parlemen yang bertepuk ­tangan.

Meskipun kehilangan mayoritas dalam pemilihan bulan Oktober, koalisi LDP tetap menjadi blok terbesar di majelis rendah dengan 465 kursi.

Perdana menteri akan mengumumkan kabinet baru pada Senin, yang akan disetujui secara seremonial oleh kaisar.

Persetujuan Rendah

Agar memiliki pengaruh yang cukup untuk meloloskan undang-undang kedepannya, blok penguasa telah meminta bantuan dari Partai Demokratik untuk Rakyat (DPP), kelompok sentris kecil. Di lain pihak, DPP telah sepakat untuk bekerja sama berdasarkan pemungutan suara demi pemungutan suara dan tetap berada di luar koalisi.

Sementara itu tingkat persetujuan terhadap pemerintahan Ishiba hanya sedikit di atas 30 persen, tetapi jajak pendapat menunjukkan mayoritas publik mengatakan ia harus tetap menjadi perdana menteri. Namun Ishiba juga harus berjuang melawan ketidakpuasan dalam partainya.

LDP, yang telah memerintah Jepang selama hampir seluruh sejarah pascaperangnya, kehilangan puluhan kursi, termasuk menteri, dalam pemilihan bulan Oktober.

“Kecuali jika ia meningkatkan dukungan publiknya, mereka yang ada di dalam LDP mungkin akan mulai mengatakan bahwa mereka tidak dapat bertarung dalam pemilihan majelis tinggi di bawah Ishiba tahun depan dan mencari pemimpin lain,” kata Tomoaki Iwai, profesor emeritus di Universitas Nihon.  AFP/I-1