Polda Latih Komunikasi Publik Personel

JAKARTA - Guna menghadapi Pilkada Jakarta 2024, personel kepolisian dilatih untuk berkomunikasi publik. Tujuannya, dalam rangka mengasah kemampuan dan keterampilan polisi berkomunikasi. "Pelatihan ini sebagai inisiatif strategis untuk mengoptimalkan strategi komunikasi public," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (1/11).

Ini terutama dalam mewujudkan manajemen media yang efektif, teknik penyampaian pesan humas yang akurat, serta keterampilan untuk humas Polri. Ade Ary menyebutkan, pelatihan ini penting karena peran humas Polri sebagai counter opinion yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

"Pelatihan juga sebagai strategi komunikasi dan mitigasi isu sensitif, khususnya yang muncul selama periode pilkada," katanya. Ade Ary menjelaskan, dengan peningkatan kemampuan berkelanjutan, personelnya akan lebih profesional dan dapat mengelola setiap situasi dengan baik.

Polda Metro Jaya mengemban tugas penting dalam mengelola informasi serta membangun citra positif Polri di mata masyarakat. Maka, personel humas harus dibekali dengan pengetahuan dan teknik komunikasi publik yang memadai untuk mendukung fungsi tersebut.

Pelatihan juga merupakan bentuk keseriusan dalam menanggapi dinamika komunikasi era digital yang terus berkembang. Ini terlebih lagi, dengan kompleksitas isu yang berkembang di masyarakat. Untuk itu, pelatihan sebagai langkah proaktif dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang muncul, khususnya dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024.

Dalam pelatihan tersebut, Polda Metro mengundang narasumber dosen ilmu komunikasi Bina Nusantara University Jakarta, Rahmat Edy Irawan.

Bimtek

Sementar aitu, Pemerintah Kota Jakarta Pusat menekankan pentingnya bimbingan teknis (bimtek) bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mencegah pemungutan suara ulang saat Pilkada Jakarta 2024.

"Petugas harus mengupayakan jangan sampai terjadi pemungutan suara ulang," tekan Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma.

Untuk itu, kepada KPPS perlu diberi bimbingan teknis agar tidak ragu dalam mengambil keputusan. Menurut Dhany, pemungutan suara ulang harus menjadi perhatian semua pihak sebagaimana telah disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini berkaca dari penyelenggaraan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 043, Kelurahan Menteng.

Pemungutan suara ulang dilakukan karena adanya pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang mendapatkan surat suara tidak sesuai dengan seharusnya.

Dhany berharap tidak ada lagi pemungutan suara ulang dalam pelaksanaan Pilkada 27 November. "Kebetulan kejadian ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Suropati saat pemilihan presiden lalu. Jadi, untuk pemilihan kepala daerah nanti diharapkan tidak ada pemungutan suara ulang," ujar Dhany.

KPU Kota Jakarta Pusat telah menetapkan DPT sebanyak 813.721 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 1.542.