DPR RI Sepakati Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan Rapat Pimpinan (Rapim) dan Rapat Konsultasi (Rakonsul) telah menyepakati untuk membentuk Badan Aspirasi Masyarakat sebagai tambahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk periode 2024-2029.

"Akan ada satu penambahan badan yang nantinya bertugas untuk bisa menampung aspirasi masyarakat," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10).

Walaupun sudah ditetapkan, menurutnya DPR RI juga masih menunggu pengumuman dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto terkait jumlah dan nomenklatur kementerian, sebagai mitra yang nantinya bakal bekerja sama dengan komisi-komisi atau AKD di DPR RI.

Dia mengatakan Rapim dan Rakonsul DPR RI juga sudah menetapkan bahwa jumlah komisi di DPR RI bakal bertambah dua menjadi 13 komisi. Dia mengatakan hal itu dilakukan untuk menyelaraskan rencana pemerintah yang bakal menambah kementerian.

Menurutnya, hal itu disepakati oleh seluruh delapan fraksi yang ada di DPR RI. "Ada penambahan dua komisi di DPR Untuk bisa ikut menyelaraskan atau mensinergikan dengan rencana pemerintah yang akan datang," kata Puan.

Dia mengatakan bahwa pemerintah mendatang berencana untuk menambah jumlah kementerian. Dengan begitu, dia mengatakan perlu ada keselarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif.

Walaupun begitu, menurutnya, sejauh ini jumlah komisi akan tetap berjumlah 11 komisi hingga nanti pemerintah menyampaikan pengumuman resmi soal jumlah dan nomenklatur kementerian yang akan datang.

"Komisi 12 dan 13 nanti akan menyesuaikan seperti apa kementerian yang akan diumumkan oleh pemerintah," kata dia.

Selain menyepakati jumlah komisi, menurut dia, rapat tersebut juga menyepakati soal komposisi komisi-komisi tersebut, mulai dari jumlah anggota dan nama-nama pimpinannya. "Alhamdulillah secara musyawarah dan mufakat kami bisa menyelesaikan secara baik, tenang, damai, adem ayem," katanya.

Adapun menurut dia, nama-nama pimpinan komisi-komisi beserta mitranya bakal diumumkan pada Selasa (15/10) pada saat Rapat Paripurna. Dia mengatakan setiap pimpinan fraksi partai politik di DPR RI akan mengumumkan sosok pimpinan komisi. "Jadi itu hak dari setiap fraksi untuk mengumumkan, jadi bukan pimpinan yang akan mengumumkan," katanya.